Menu

Mode Gelap
 

News · 16 Agu 2021 ·

6 Fokus Pemerintah dalam Kebijakan APBN 2022

  Presiden Joko Widodo. Foto: Laman DPR RI Perbesar

Presiden Joko Widodo. Foto: Laman DPR RI

Portal.id – Presiden Joko Widodo menyampaikan, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif pada tahun 2022 untuk mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi. Untuk itu, kebijakan fiskal dirancang secara konsolidatif untuk menyehatkan APBN berdasarkan 6 fokus.

“Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan,” kata Presiden Jokowi seperti disadur dari dpr.go.id saat menyampaikan pidato tentang keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Kemudian, keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien.

Di samping itu, reformasi penganggaran akan memperkuat sinergi pusat dan daerah, mendorong fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian. Adapun belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun.

Untuk anggaran kesehatan, direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara.

“Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN,” terang Jokowi.

Untuk penanganan Covid-19, fokus pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia,” kata Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo mengaku, pemerintah turut mendorong agar Indonesia dapat mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif.

“Kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari Pusat hingga Daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan,” pungkas Presiden.

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Terpilih Aklamasi, Juan Ramahdan Pimpin HIPMI Konkep Periode 2021-2024

26 September 2021 - 17:42

Juan Ramahdan Pimpin HIPMI Konkep Periode 2021-2024 1

Ridwan BAE Tinjau Bendungan Ladongi, Jelang Peresmian Oleh Presiden Jokowi

21 September 2021 - 10:12

Apriyani Rahayu Pulang Kampung, Ini Agendanya Selama di Sultra

27 Agustus 2021 - 14:27

Upah Minimum Tahun 2022 Dikaji Kemnaker dan Depenas

27 Agustus 2021 - 12:46

Pendapatan Negara hingga Juli 2021 Diklaim Capai Rp 1.031,5 Triliun

27 Agustus 2021 - 12:11

Indonesia Lepas Ekspor Komoditas Pertanian Senilai Rp 7,29 Triliun

24 Agustus 2021 - 17:18

Trending di News
error: Share to copy paste !!