Kendari, Portal.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggerlar Rapat koordinasi (rakor) bersama TIM Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Satgas Percepatan Penurunan Stunting (PPS) se Sultra.
Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo, tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sultra, Lukman Abunawas, pada salah satu hotel di Kendari, Senin.
“Saya selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Sultra menyampaikan terima kasih kepada Kepala BKKBN RI yang dapat hadir dan BKKBN Sultra yang telah menyelenggarakan acara pada hari ini,” kata Wagub.
Menurut Wagub, survei SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) 2021 kaya Wagub, Sultra merupakan satu dari 12 provinsi dengan prevalensi angka stunting tertinggi di Indonesia, menempati urutan ke 5 secara nasional dengan kasus Stunting sebesar 30,2 persen.
“Jika dilihat data per Kabupaten/Kota, maka yang tertinggi berada di Kabupaten Buton Selatan sebesar 45,2 persen, ini berarti hampir setengah dari balita yang ada terindikasi stunting, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten KolakaTimur, itu pun masih sebesar 23 persen. Target kita sangat jelas, target yang sudah ditetapkan secara nasional menjadi 14 persen padaTahun 2024 dan untuk Sultra target penurunan stunting sebesar 16,79 persen. Jadi kita masih perlu kerja sungguh-sungguh ,kolaboratif dan melibatkan semua unsur,” tutur Wagub.
Wagub mengatakan, persoalan Stunting ini bukan persoalan di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan bersama karena anak-anak itu adalah generasi penerus.
“Merekalah masa depan kita, bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045 kalau modal dasarnya, yaitu anak-anak kita mengalami stunting, yang terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya,” katanya.
Disebutkan, dalam percepatan penurunan stunting ada dua aspek yang menjadi fokus perhatian kita bersama yaitu aspek spesifik dan sensitif.
“Aspek spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting, sedangkan aspek sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Sultra, Asmar, melaporkan bahwa kegiatan itu bertujuan untuk mereview pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sultra, membangun dan meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergitas lintas sektoral di tingkat Provinsi, serta merumuskan strategi, langkah-langkah dan komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sultra tahun 2022 hingga tahun 2024.
Disebutkan, peserta ini dihadiri dan diikuti oleh 178 orang peserta, terdiri dari TPPS Provinsi, Tim Sekretariat, Tim Satgas Provinsi dengan rincian TPPS Provinsi 42 orang, Tim Satgas Provinsi 4 orang, . Tim Sekretariat Pelaksana 19 orang, ketua TPPS Kab/Kota 17 orang, Dinkes Kab/Kota 17 orang, Bappeda Kab/Kota 17 orang, Pemdes Kab/Kota 17 orang, OPD Kab/Kota 17 orang, PKK Kab/Kota 17 orang dan technical Assistant Kab/Kota 11 orang.
Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 30 Oktober s/d 01 November 2022 dengan nara sumber Kepala BKKBN Pusat, Ketua TPPS Sultra, Team Leader LGCB-ASR INEY Bina Bangda Kemendagri RI, Direktorat Bina Lini Lapangan, Dinas Kesehatan Sultra dan Koordinator Program Manager Bidang Pemantauan, Data dan Evalausi Satgas Stunting Provinsi Sultra.
