Kendari, Portal.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) tentang Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan di seluruh Indonesia secara virtual setiap minggunya, di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin, 28 November 2022.
Hadir secara virtual Kemendagri RI Tito Karnavian, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Setianto, Perwakilan Bappenas Rachmi Widiriani selaku Direktur Distribusi dan cadangan Pangan BPN, Dirjen Kemendag, Kasatgas Pangan Polri Whisnu Hermawan Februanto, Kejaksaan Agung, Koorsahli TNI, Dirjen Pertanian Ali Jamal serta Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Seluruh Indonesia.
Rapat yang diikuti Pemprov Sultra hadir Plh. Sekda Sultra, Asrun Lio didampingi Sekdis Pangan Sultra Ari Sismanto dan perwakilan Bank Indonesia. Peserta Rakor lainnya, Sekdis Distanak Kartini, dari BPS Provinsi Sultra Muh. Amin, perwakilan Bulog Sultra, Pasiren KOREM 143/Ho Wahyu Indra Yanto, unsur Polda Sultra, Yudhi, Kejati Sultra, KADIN Sultra, Inspektorat Wilayah Sultra Nurparida Rachim, BPKP Sultra, Kasubag Umum Dinas Sosial Hasnawati, Kadis Perhubungan Provinsi Sultra Muh Rajulan dan Kabid Angkutan Pelayanan Muh. Jalil Alfian Razak Dishub Provinsi Sultra serta perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Sultra.
Setianto Sebagai Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam paparannya menyampaikan bahwa perkembangan harga 20 Komoditas Pangan di Bulan November 2022 mengalami tren kenaikan (inflasi), hal ini katanya, di dorong naiknya permintaan konsumen momen Ramadhan dan Idul Fitri dan permintaan konsumsi menghadapi natal dan tahun baru serta dampak kenaikan harga BBM.
“Bahan Pangan tertinggi yaitu Cabai Rawit dan Cabai Merah adalah komoditas harganya yang cukup signifikan di Minggu ke-4 November 2022, ungkapnya.
Mendagri RI Tito Karnavian menyampaikan, ada 9 langkah panduan daerah untuk bisa mengendalikan inflasi yaitu melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, kedua melaksanakan Rapat Teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah, ketiga menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, keempat Melaksanakan pencadangan gerakan menanam.
Kelima melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, keenam melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, ketujuh berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, kedelapan merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi dan kesembilan memberikan bantuan transportasi dari APBD.
Dari 9 upaya tersebut terdapat 6 upaya yang sifatnya konkrit dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu pertama melaksanakan operasi pasar murah, kedua melaksanakan sidak pasar, ketiga kerja sama dengan daerah, keempat gerakan menanam, kelima merealisasikan BTT dan Keenam Dukungan Transporasi dari APBD,”katanya.
Kemudian, lanjutnya, untuk data Realisasi BTT dalam APBD Provinsi Per Minggu Tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara Anggaran 21,97% adalah realisasi bulan Oktober dan November 0,26%.
Kata dia, ada 10 solusi dalam Pengendali Inflasi yaitu pertama kunci utama mengenai jadikan isu prioritas dan sinergitas semua stakeholder, kedua komunikasi publik, ketiga aktifkan TPID, keempat Aktif Satgas Pangan, kelima BBM Subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, keenam laksanakan Gerakan Energi, ketujuh Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen, kedelapan Laksanakan Kerja Sama Antar Daerah, kesembilan intensifkan Jaringan Pengaman Sosial dan kesepuluh BADAN pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) Provinsi Umumkan Angka Inflasi hingga Kabupaten/Kota.
Ia menyampaikan bahwa upaya penurunan inflasi sesuai amanat Bapak Presiden pada G20 serta antisipasi akhir tahun (Natal 2022 dan Tahun Baru 2023) diprediksi akan ada kenaikan harga bahan pangan karena naiknya permintaan.
“Saya berpesan agar pemerintah daerah memonitor angka-angka dan membuat inovasi dan trobosan untuk berkolaborasi dalam penanganan inflasi,”pesannya.
Selain itu, lanjutnya dalam pemanfaatan BTT dan Bansos secara optimal, dengan pendampingan dari kejaksaan, TNI dan Polri serta manfaat lainnya seperti aset-aset dalam mengantisipasi musim hujan yang dapat menghambat proses produksi dan distribusi.
“Kemudian, para kepala daerah diharapkan dapat meningkatkan realisasi anggaran belanja daerah mengingat sudah akhir tahun,”tutupnya.
