Kendari, portal.id – Menjelang kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri ke Sulawesi Tenggara, kesiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama. Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, bersama Wali Kota Kendari Siska Karina Imran melakukan peninjauan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Kendari, Selasa (26/5/2026). Lokasi ini dipastikan menjadi salah satu titik yang akan dikunjungi dan diperiksa langsung oleh pejabat tinggi pemerintah pusat tersebut dalam waktu dekat.
Didampingi jajaran terkait, Gubernur Andi Sumangerukka dan Wali Kota Siska Karina Imran menelusuri setiap sudut fasilitas, mulai dari area dapur pengolahan makanan, ruang penyimpanan bahan baku, ruang pengemasan dan distribusi, sistem sanitasi, hingga fasilitas pendukung lainnya. Kedua pemimpin daerah tersebut tampak sangat cermat mengecek standar kebersihan, kelengkapan peralatan, serta kesiapan operasional yang diterapkan di lokasi tersebut. Peninjauan ini bukan sekadar seremonial persiapan kunjungan, melainkan bentuk pengawasan nyata untuk memastikan program strategis nasional ini berjalan sesuai koridor yang benar dan memberikan manfaat maksimal.
Dalam keterangannya usai meninjau, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa kunjungan ini memiliki makna ganda. Di satu sisi, persiapan dilakukan agar daerah mampu menampilkan kinerja terbaik di hadapan pemerintah pusat. Namun di sisi lain, jauh lebih penting dari itu, adalah memastikan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program di lapangan benar-benar berjalan sesuai standar nasional yang telah ditetapkan.
“Kunjungan ini selain mempersiapkan kedatangan Bapak Menteri Dalam Negeri, kami juga ingin mengontrol sejauh mana kesiapan SPPG ini beroperasi. Jangan sampai nanti hanya sekadar bagus saat peresmian atau saat dikunjungi pejabat saja, tetapi kualitas dan standar yang diharapkan tidak terpenuhi sepenuhnya. Itu yang paling kami waspadai,” ujarnya.
Menurut Gubernur, standar operasional dan kualitas layanan adalah dua faktor penentu keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Program ini digulirkan pemerintah pusat dengan tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sehingga jika standar kesehatan dan keamanan pangan diabaikan, maka tujuan utama program tersebut justru akan gagal bahkan berisiko menimbulkan masalah baru.
“Prinsipnya sederhana, kalau standar tidak dipenuhi, maka kualitas tidak akan didapatkan. Kalau kualitas makanannya tidak baik, tidak higienis, atau gizinya tidak terukur, tentu hal itu bisa menimbulkan masalah kesehatan bagi penerima manfaat. Karena itu, standar harus benar-benar dijaga, diawasi, dan dipatuhi secara konsisten oleh semua pengelola,” tegasnya.
Lebih jauh, Gubernur juga menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh pengelola SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
Ia meminta agar setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan alat, sanitasi dapur, hingga sistem pengemasan dan distribusi ke penerima manfaat, harus tunduk dan patuh pada ketentuan teknis yang berlaku.
“Saya ingin mengimbau kepada seluruh SPPG di Sulawesi Tenggara agar benar-benar memenuhi standar yang ditentukan. Jangan ada yang merasa berjalan sendiri atau menganggap remeh aturan. Kepatuhan inilah yang akan menjaga kualitas program ini tetap terjaga namanya dan manfaatnya dirasakan nyata oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran yang mendampingi sepenuhnya kegiatan peninjauan tersebut, kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam mengawal ketat pelaksanaan MBG. Bagi Pemkot Kendari, aspek yang menjadi perhatian serius dan tidak bisa ditawar lagi adalah masalah sanitasi lingkungan dan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas dapur SPPG.
Wali Kota mengingatkan seluruh pengelola bahwa setiap SPPG di wilayah hukum Kota Kendari wajib melengkapi diri dengan dokumen kelayakan dan fasilitas teknis yang lengkap. Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi meliputi kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi baik, serta kelengkapan izin lingkungan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami ingin semua SPPG di Kendari berjalan sesuai SOP yang berlaku. Masalah pemenuhan SLHS, IPAL, hingga dampak terhadap lingkungan sekitar harus segera dipenuhi dan diselesaikan. Ini bukan sekadar administrasi, tapi berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan kenyamanan lingkungan tempat warga tinggal. Kami tidak ingin ada keluhan limbah atau pencemaran yang muncul akibat program ini,” tegasnya.
Guna memastikan seluruh ketentuan tersebut berjalan dan dipatuhi di lapangan, Wali Kota menjelaskan bahwa Pemkot Kendari telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus Pengawasan MBG. Satgas ini dibentuk melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dengan keahlian dan kewenangan masing-masing. Di dalamnya tergabung unsur Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta instansi teknis lainnya.
Tugas pokok Satgas ini adalah melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi rutin secara berkala maupun mendadak ke seluruh titik layanan. Mereka bertugas memastikan seluruh proses, mulai dari masuknya bahan baku hingga makanan sampai ke tangan penerima manfaat, berjalan aman, sehat, dan sesuai ketentuan.
“Pengawasan ketat seperti ini sangat diperlukan. Program MBG adalah program strategis nasional dengan anggaran besar dan dampak luas. Kami ingin memastikan program ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kerusakan lingkungan,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas utama pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya. Di Kota Kendari, program ini telah berjalan cukup pesat dengan menjangkau puluhan ribu penerima manfaat dan menyerap ekonomi lokal secara signifikan.
Melalui kegiatan peninjauan dan penyamaan persepsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kota Kendari ini, diharapkan seluruh kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, maupun sistem pengawasan dapat berjalan semakin optimal. Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata kesiapan daerah dalam mendukung kesuksesan program strategis nasional, menjamin keamanan pangan, serta menjaga nama baik daerah di mata pemerintah pusat menjelang kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri. (ADV)