Kendari, portal.id – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Tingkat PSultra bertempat di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (14/11/2023).
Kegiatan tersebut, dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Drs. Asmar, M.Si, dan diikuti 191 orang peserta, yang terdiri dari 65 orang Perwakilan BKKBN Sultra, 16 perwakilan OPD KB Kabupaten, Technical Assistant Satgas Stunting Kabupaten/Kota sebanyak 17 orang, serta 69 orang perwakilan dari para mitra kerja.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Drs. Asmar, M.Si berharap kegiatan ini dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan/stakeholder dan mitra kerja lainnya, khususnya masalah data ELSIMIL dan data lain yang diperlukan.
“Langkah-langkah percepatan penyelenggaraan program Bangga Kencana ini harus segera dimulai sejak dini. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas, integrasi dan akselerasi serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam peningkatan penggerakan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di seluruh tingkatan wilayah,”terangnya.
Dalam kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber baik esternal dari Perwakilan BPKP maupun internal dari Perwakilan BKKBN Sultra.
Narasumber pertama berasal dari BPKP Provinsi Sultra, Abdul Haris Faqih. Dalam materi yang dipaparkan, Haris berfokus pada Evaluasi dan Verifikasi Pencapaian Disbursement Linked Indicator (DLI) Program Percepatan Penurunan Stunting di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil dari pengawasan Tim BPKP atas evaluasi percepatan penurunan stunting diantaranya pada Provinsi Sultra, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Muna sudah dibentuk TPPS, namun belum terdapat peraturan/juknis pelaksanaan PPS tingkat provinsi, sedangkan pada Kabupaten Bombana dan Kabupaten Muna terdapat indikator keberhasilan dalam RAN PASTI belum didukung kebijakan Pemerintah Daerah.
Lalu Terdapat Kelompok Sasaran Keluarga Berisiko stunting yang belum menerima pelayanan intervensi spesifik dan sensitive, terdapat catin yang tidak mendapat bimbingan pranikah dan tidak melaksanakan pemeriksaan kegiatan sebagai bagian pelayanan 3 bulan pranikah terdapat bayi yang tidak menerima ASI eksklusif dan imunisasi dasar lengkap. Diungkapkan 18 dari 26 indikator keluaran yang tidak tercapai disebabkan tidak adanya informasi atau tidak dilakukan monitoring oleh TPPS Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam forum juga dipaparkan oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Sultra, Muslimin, SH., MM mengenai Evaluasi Percepatan Realisasi Dak Fisik Dan Non Fisik Tahun 2023. Postur anggaran APBD untuk stunting sebanyak 30,4 Triliun yang dibagi 20 triliun ke kementerian Sosial untuk Program PKH yang ditujukan untuk Ibu Hamil agar asupan gizi terpenuhi. 7 triliun diserahkan ke Kementerian Kesehatan melalui DAK untuk Pembelian Makanan Tambahan, lalu 3,4 triliun lainnya dibagi ke 34 Kementerian/ Lembaga. Disamping APBN Perwakilan BKKBN Sultra sebanyak 83 Miliar hampir setengahnya habis untuk belanja pegawai karena memiliki penyuluh KB dan sisanya dibagi ke indikator program, dan stunting. Ungkapnya.
Untuk Sultra Tahun 2023, total DAK Non Fisik sebanyak 81 Miliyar yang kemudian tagingnya bervariasi di 17 Kab/Kota. 50 persen dari 81 Miliyar tersebut ditujukan untuk menu percepatan penurunan stunting. Dalam forum ini juga menjadi wadah diskusi mengenai masalah yang terjadi terhadap penyerapan DAK yang belum terealisasi.
Dikesempatan yang sama Program Manager Bidang Data Satgas Stunting Provinsi Sultra, Ilman Aidhin, SE bagaimana perkembangan percepatan penurunan stunting di Sultra, ibarat sebuah ‘sekoci’ satgas stunting dibentuk untuk membantu ketua pelaksana dalam hal ini BKKBN untuk memberikan respon cepat terkait 5 output wajib tematik yang diantaranya meliputi audit kasus stunting, minilokakarya, rembuk stunting, elsimil, dan tim pendamping keluarga.
Saat ini Prevalensi Stunting di Provinsi Sultra yakni sebanyak 27.7 Persen berdasarkan data SSGI Tahun 2022. Salah satu upaya yang tengah dilakukan untuk penurunan stunting adalah dengan aplikasi yang diluncurkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2022. Bertujuan menekan angka stunting pada calon pengantin (catin), Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan hingga balita berusia di bawah Dldua tahun (baduta).
Pada Pengembangan Aplikasi Elsimil 2022 menu yang tersedia hanya catin, kemudian di Tahun 2023 bertambah menu Catin, PUS, Bumil, Baduta, Notifikasi dan Menu rekap. Elsimil merupakan aplikasi yang diluncurkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2022. Bertujuan menekan angka stunting pada calon pengantin (catin), Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan hingga balita berusia di bawah Dldua tahun (baduta).
Elsimil merupakan singkatan dari Elektronik Siap Nikah dan Hamil yang dapat diunduh melalui playstore di perangkat seluler. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi alat skrining untuk mengetahui risiko stunting pada catin dan menghubungkan para catin dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada di tiap desa.
Diketahui dari data Elsimil September 2023 jumlah catin di Sultra yang mengisi elsimil sebanyak 580 orang. Ini diungkapkan oleh Tim Kerja KSPK pada kegiatan hari ini.
Menutup Acara Koordinasi TPPS Provinsi Sultra, Sekretaris Perwakilan BKKBN provinsi Sulawesi Tenggara, Muslimin, SH., MM, kembali Menegaskan 3 hal yang pertama Audit Yang dilakukan Oleh BPKP untuk menjadi Pedoman Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten dan Kota, yang kedua yakni Penguatan Program Bangga Kencana yang ditandai dengan penambahan Penyuluh KB melalui penerimaan ASN PPPK, agar OPD KB dapat memaksimalkan Kinerja Teman2 PKB di lini lapangan, serta yang terakhir Penguatan Satgas TPPS yang ada di Provinsi dan Kabupaten dan Kota merupakan Perpanjangan Tangan BKKBN yang bekerja secara profesional dalam memaksimalkan percepatan penurunan Stuntin.
