Kendari, portal.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Aula Paripurna DPRD Kota Kendari, Jumat (14/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto, didampingi Wakil Ketua I La Yuli, dan dihadiri seluruh anggota DPRD. Hadir pula Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Wakil Wali Kota Sudirman, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK Kota Kendari, Asisten I, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Kendari La Ode Muhammad Inarto menegaskan bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, memperkuat persatuan bangsa, dan merefleksikan perjalanan pembangunan nasional maupun daerah.
Menurutnya, tema HUT ke-81 RI tahun 2026, “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, mencerminkan tekad bangsa untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan sosial, serta mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia menyebut nilai-nilai tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Kendari Tahun 2025–2030, yakni mewujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni yang semakin maju, berdaya saing, adil, dan sejahtera.
“Mewujudkan visi besar tersebut tentu membutuhkan kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak berjalan sendiri, tetapi mendapat dukungan penuh dari DPRD, Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, serta seluruh masyarakat Kota Kendari,” ujar Inarto.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, partai politik, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, hingga seluruh warga Kota Kendari untuk terus memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah.
“Mari bergandengan tangan, bahu-membahu melanjutkan amanah para pendiri bangsa dengan semangat kolektif, harmonis, kolaboratif, dan tersinkronisasi demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata di daerah.
“Bagi kita di Kota Kendari, berdaulat berarti mampu mandiri dalam mengelola potensi daerah, khususnya sebagai kota pesisir yang berkembang melalui sektor perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif. Adil berarti setiap kebijakan harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sedangkan makmur berarti pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang semakin baik,” kata Siska.
Ia menambahkan, filosofi logo HUT ke-81 RI yang mengedepankan sinergi, konektivitas, kolektivitas, dan gotong royong sejalan dengan budaya masyarakat Kendari melalui semangat mepokoaso atau persatuan dan kebersamaan.
Siska menegaskan, pembangunan Kota Kendari hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, seluruh pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia akan menjadi kompas bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembangunan Kota Kendari dengan arah kebijakan nasional. Mari kita jadikan momentum HUT ke-81 RI ini sebagai penguat persaudaraan, bekerja dengan hati, dan melayani masyarakat dengan penuh rasa kemanusiaan,” ujarnya.
Rapat Paripurna Istimewa kemudian dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang disimak bersama oleh seluruh peserta rapat sebagai pedoman dalam menyelaraskan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional.
