Kendari, portal.id – Komisi II DPRD Kota Kendari menegaskan dukungan penuh terhadap berbagai program yang dijalankan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang). Bahkan, ketahanan pangan dinilai sebagai salah satu sektor paling vital yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Kendari.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Jabar Al Jufri, saat menjadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Pangan di Kota Kendari Tahun 2026, yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, disalah satu hotel di Kendari, Rabu (9/9/2026).
Jabar mengatakan, dukungan DPRD terhadap Dinas Ketahanan Pangan diwujudkan melalui tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Komisi II sangat mendukung penuh program-program kerja yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Apa yang bisa kita bantu, tentunya melalui tiga pokok kerja DPRD, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” ujarnya.
Menurutnya, dari sisi legislasi, DPRD telah menghasilkan regulasi yang menjadi dasar penguatan sektor ketahanan pangan. Sementara dari sisi penganggaran, Komisi II terus mendorong agar dukungan anggaran untuk Dinas Ketahanan Pangan dapat ditingkatkan dan dimaksimalkan.
Jabar menilai, keberadaan Dinas Ketahanan Pangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Kota Kendari.
Ia mencontohkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta kerja sama dengan Bulog, Bank Indonesia, dan berbagai pihak lainnya. Program tersebut dinilai sangat membantu masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan.
“Kalau mereka tidak membuat GPM, kira-kira bagaimana lonjakan inflasi kita? Kalau tidak ada kerja sama dengan Bulog, BI, dan perusahaan-perusahaan lain, bagaimana kita mengatasi bencana dan pembagian bantuan kepada masyarakat?” katanya.
Ia bahkan menekankan bahwa ketahanan pangan memiliki posisi yang sama pentingnya dengan sektor kesehatan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau kita sudah tidak punya pangan di Kota Kendari, kita mau makan apa? Berarti kita tidak sehat. Jadi Ketahanan Pangan ini memang sangat vital,” tegasnya.
* Komisi II Siapkan Rapat Bahas Kelangkaan BBM
Selain ketahanan pangan, Komisi II DPRD Kota Kendari juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi.
Jabar mengatakan, persoalan tersebut akan menjadi salah satu agenda yang dibahas bersama sejumlah pemangku kepentingan. Pihaknya berencana menggelar rapat kerja dengan Pertamina Patra Niaga, Satpol PP, serta stakeholder terkait lainnya.
“Insyaallah besok kita akan rapat kerja dengan teman-teman Patra Niaga, Satpol PP, dan semua stakeholder yang terkait dengan Pertamina, SPBU, dan lainnya,” ungkapnya.
Menurut Jabar, persoalan kelangkaan BBM memang menjadi isu nasional. Namun, kondisi di Kota Kendari dinilai semakin semrawut dengan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.
“Kelangkaan BBM kita tahu ini isu nasional. Akan tetapi, di Kota Kendari ini sudah sangat semrawut, apalagi antrean BBM bersubsidi,” katanya.
Komisi II juga menyoroti maraknya penjualan BBM secara eceran. Jabar menyebut pihaknya akan mendorong penertiban terhadap praktik penjualan BBM di luar jalur resmi, terutama apabila yang diperjualbelikan merupakan BBM bersubsidi.
“Ini yang kita mau coba rapikan, supaya jangan sampai antrean yang terjadi sekarang ini karena maraknya pedagang-pedagang eceran yang menjual BBM bersubsidi,” pungkasnya.
Komisi II berharap penataan distribusi BBM dapat dilakukan secara lebih tegas dan terukur sehingga masyarakat memperoleh BBM secara adil, sekaligus mengurangi potensi antrean panjang di SPBU.
