Kendari, portal.id – DPRD Kota Kendari meminta PT PLN (Persero) mengevaluasi dan mengatur ulang pola pemadaman listrik bergilir yang diterapkan di sejumlah wilayah Kota Kendari.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja antara Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari bersama PLN, Bappeda, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Kamis (24/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu. Turut hadir Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari Laode Azhar serta sejumlah anggota DPRD, di antaranya Jumran, Laode Abd Arman, Hasbulan, Arwin, Gilang Satya Witama, dan Simon Mantong.
Dari pihak PLN, rapat dihadiri Pimpinan PT PLN (Persero) UP3 Kendari.
Dalam pertemuan tersebut, Zulham Damu mengatakan DPRD memahami kondisi yang menjadi dasar penerapan pemadaman listrik bergilir. Namun, kondisi tersebut harus dibarengi dengan pengaturan beban yang maksimal agar dampaknya tidak semakin membebani masyarakat.
Menurutnya, pembagian jadwal pemadaman juga perlu dilakukan secara adil, terukur, dan merata. Hal itu penting agar tidak muncul anggapan bahwa terdapat wilayah tertentu yang mendapat perlakuan berbeda.
“Pengaturan beban harus dilakukan secara maksimal agar masyarakat tidak merasa diperlakukan tidak adil,” tegasnya.
Selain membahas pola pemadaman, DPRD dan PLN turut menyoroti gangguan jaringan listrik akibat pepohonan yang berada di sekitar jalur kabel.
Sebagai langkah penanganan, PLN didorong membangun koordinasi resmi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Setelah dilakukan verifikasi di lapangan, PLN dapat mengajukan surat permohonan penanganan terhadap pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik.
Dokumen permohonan tersebut nantinya ditembuskan kepada DPRD Kota Kendari dalam bentuk PDF sebagai bagian dari upaya mempercepat tindak lanjut di lapangan.
Rapat juga menyepakati pentingnya komunikasi berkelanjutan antara DPRD dan PLN terkait pola pemadaman yang akan diterapkan selanjutnya.
Komunikasi tersebut mencakup penentuan wilayah yang menjadi sasaran pemadaman sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih tepat, terukur, dan merata.
DPRD berharap koordinasi tersebut dapat membuat penanganan pemadaman listrik di Kota Kendari berlangsung lebih transparan dan terarah, sekaligus mengurangi keluhan masyarakat akibat pemadaman bergilir.
