Sulsel, Portal.id – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menghadiri rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pengendalian penyaluran dan penguatan mekanisme rekomendasi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.
Kegiatan ini berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan melibatkan lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga regulator sektor energi.
Rapat koordinasi ini digelar sebagai respons atas dinamika di lapangan terkait penggunaan surat rekomendasi, khususnya pada sektor nelayan dan petani.
Pemerintah daerah menilai masih terdapat perbedaan pemahaman dalam penerbitan rekomendasi, termasuk penyesuaian kebutuhan BBM dengan kapasitas usaha atau alat produksi yang digunakan.
Melalui forum ini, dilakukan penyelarasan pemahaman terkait regulasi penyaluran BBM subsidi, sekaligus penguatan aspek pengawasan agar distribusi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan aktif aparat penegak hukum hingga tingkat daerah untuk melakukan monitoring dan pengawasan langsung di lapangan, guna mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan kuota subsidi.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyampaikan bahwa forum koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola distribusi energi.
“Pertama kami ingin mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah, Dirreskrimsus Polda Sulsel, BPH Migas, dan rekan-rekan Hiswana Migas. Dalam forum ini telah dibahas secara komprehensif terkait aturan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya melalui mekanisme surat rekomendasi. Fokus utamanya adalah memastikan sistem yang sudah berjalan dapat terus disempurnakan, sehingga penyaluran benar-benar tepat sasaran, terutama bagi petani dan nelayan yang berhak menerima,” ujar Deny.
Deny menambahkan, Pertamina Patra Niaga berkomitmen penuh menjalankan penyaluran sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah. Penguatan mekanisme surat rekomendasi menjadi kunci agar subsidi energi tidak bocor ke pihak yang tidak berhak. Pihaknya juga terus meningkatkan digitalisasi pencatatan di SPBU dan SPBUN untuk memantau realisasi penyaluran secara real time.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan distribusi energi berjalan transparan dan adil.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum, pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan,” jelasnya.
Jufri juga menekankan bahwa surat rekomendasi harus diterbitkan oleh dinas teknis terkait sesuai verifikasi kebutuhan riil. Untuk nelayan, rekomendasi dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan ukuran kapal dan daya mesin.
Untuk petani, melalui Dinas Pertanian dengan memperhitungkan luas lahan dan jenis alsintan. Hal ini untuk menghindari penerbitan rekomendasi yang tidak sesuai kapasitas usaha.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah serta menjaga keandalan distribusi energi di seluruh wilayah Sulawesi. Upaya penguatan tata kelola ini diharapkan dapat memberikan kepastian layanan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.
Masyarakat juga diimbau untuk turut berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM subsidi. Apabila menemukan indikasi penyimpangan, penimbunan, atau kendala layanan, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Call Center (PCC) 135 sebagai saluran resmi pengaduan.