Kendari, Portal.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar orientasi peningkatan kapasitas pelayanan KB bagi tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan (faskes), jaringan dan jejaring di Provinsi (Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2022.
Pembukaan kegiatan ini dilaksanakan pada salah satu hotel di Kendari, Selasa (21/6/22), dihadiri langsung oleh Deputi KB-KR BKKBN Pusat, dr. Eni Gustinah MPH, Direktur PT Harsen Indonesia Labs. TBK, Iwan Koswara, Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Drs Asmar, para koordinator Perwakilan BKKBN Sultra.
Kegiatan diikuti oleh peserta yang terdiri pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Sultra, Pengurus PC IBI Kabupaten kota, PKMI Prov Sultra, Dinas PP dan KB Kabupaten kota.
Sedangkan narasumber adalah Deputi KB-KR BKKBN Pusat, Kaper BKKBN Sultrq dan dari Pusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS).
Kepala BKKBN Sultra, Asmar mengucapkan selamat datang dan apresiasi kepada Deputi KB-KR BKKBN Pusat atas penyelenggaraan kegiatan tersebut di Sultra.
“Saya berharap kepada peserta agar kegiatan ini betul-betul dicermati , kegiatan ini memberikan tambahan pengetahuan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Deputi KB-KR BKKBN Pusat, dr Eni Gustinah mengatakan, sasaran kegiatan ini adalah Dinas KB Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara serta tenaga kesehatan pemberi pelayanan KB di Faskes, dalam hal ini bidan yang bernaung di bawah PC IBI Kabupaten/Kota.
Disebutkan, tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengelola dan pelaksana pelayanan KB di Kabupaten & Kota/Faskes.
Sedangkan tujuan Khusus yakni untuk Memperkuat koordinasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan fasilitas kesehatan dalam upaya meningkatkan cakupan kesertaan ber-KB, kemudian untuk meningkatkan peran fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring dalam memberikan pelayanan KB.
dr Eni Gustinah menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa penduduk sebagai modal dasar pembangunan merupalan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melaksanakan program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, dengan ukuran keberhasilan berupa sasaran strategis dalam Rencana Strategis BKKBN 2020-2024 yang akan dicapai diantaranya adalah :
a. Menurunnya Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,21 pada tahun 2022;
b. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), sebesar 62,54 persen pada tahun 2022;
c. Menurunnya angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) menjadi 21 per 1000 wanita usia 15-19 tahun pada tahun 2022;
d. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi / Unmetneed menjadi 8,00 persen pada tahun 2022;
e. Meningkatnya peserta KB aktif MKJP menjadi 26,75% pada tahun 2022
f. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan menjadi 16,5% pada tahun 2022.
Selain itu, sesuai arahan Presiden RI, saat ini BKKBN ditunjuk sebagai koordinator program Percepatan Penurunan Stunting. Knodisi saat ini, stunting di Indonesia 27,67%, sedangkan target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah 14%.
Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program spesifik dalam upaya penurunan angka stunting.
Oleh karena itu, masih perlu upaya kerja keras dalam menurunkan angka stunting tersebut, antara lain melalui peningkatan kesertaan KB untuk menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang berisiko stunting melalui koordinasi intesifikasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan.
Fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring memiliki peran yang sangat besar terhadap program keluarga berencana dan dalam upaca percepatan penurunan stunting melalui peningkatan kesertaan ber-KB.
“Dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, amaka dipandang perlu untuk melakukan “Orientasi Peningkatan Kapasitas Pelayanan KB Bagi Tenaga Kesehatan di faskes, jaringan dan jejaring,” pungkasnya.
Direktur PT Harsen, Iwan Koswara, mengapresiasi dan berterimakasih karena telah memberikan waktu dan kesempatan kepada PT. Harsen untuk memperkenalkan produk e-katalog sektoral BKKBN kami kepada seluruh bidan perwakilan kabupaten kota prov. Sultra secara langsung.
“Terimakasih kepada BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mempercayakan produk-produk PT Harsen Laboratories untuk digunakan sebagai produk yang mendukung program BKKBN di provinsi ini,” katanya.
Ia berharap, dengan kegiatan ini pihaknya dapat membantu para bidan di kabupaten kota lebih memahami cara penggunaan produk kami khususnya susuk kb 2 batang dan kami mendapatkan masukan mengenai pemakaian produk PT Harsen
“Dalam kegiatan ini kami mengundang 17 Kabupaten Kota yang diwakilkan juga oleh kabid kb dan kasub bid jaminan pelayanan kb dengan harapan kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan di beberapa regional provinsi secara mandiri. Tentunya kami akan support kegiatannya, namun teknis kegiatannya bisa berjalan secara mandiri sehingga waktu pelaksanaan bisa lebih diefektifkan dengan kegiatan masing- masing kabupaten,” katanya.
Menurut dia, PT Harsen sangat concern dengan produk kontrasepsi sehingga pihaknya terus mengembangkan inovasi produk kami, seperti produk yang saat ini sudah ada juga dalam katalog sektoral BKKBN yaitu Suntik Kombinasi (Gestin F3) dengan inovasi dapat mencegah osteoporosis dan Pil Ibu Menyusui (Lynestrenol).
“Selain produk yang sudah exist tersebut, kami memberikan kabar gembira dalam waktu dekat kami akan memproduksi susuk KB 1 Batang,” pungkasnya.
