Kendari, Portal.id – Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menyalurkan santunan atau program jaminan sosial ketenagakerjaan senilai Rp131 miliar selama tahun 2022.
BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) senilai Rp131 miliar yang secara simbolis diterima oleh Asisten 1 Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Ilyas Abibu.
Simbolis manfaat program yang diserahkan pihak BPJAMSOSTEK itu sejatinya berasal dari 9.797 klaim manfaat program BPJAMSOSTEK di Provinsi Sulawesi Tenggara periode Januari – Agustus 2022.
Asisten 1 Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Ilyas Abibu dalam penyampaiannya bahwa manfaat program yang diberikan merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyejahterakan masyarakat Sulawesi Tenggara secara menyeluruh melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJAMSOSTEK. Sehingga harapan kedepannya adalah masyarakat Sulawesi Tenggara memiliki kemandirian dalam penghidupan bagi dirinya sendiri ataupun keluarganya.
“Semoga manfaat tersebut dapat memiliki nilai manfaat yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Sehingga setiap orang ataupun masyarakat memiliki kemandirian untuk dapat memenuhi setiap kebutuhannya masing – masing,” ungkap Muhammad Ilyas Abibu.
Selanjutnya dihubungi di tempat terpisah, Irsan Sigma Octavian mengatakan kegiatan ini merupakan bukti hadirnya negara memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia.
“Seperti apa yang kita lihat saat ini, kepedulian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan keterlibatan seluruh pihak akan sangat membantu percepatan tercapainya universal coverage, yang artinya seluruh pekerja di Indonesia terlindungi dari risiko-risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi,” tambah Irsan.
Irsan Sigma Octavian juga turut mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK.
“Kami mengajak kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan fokus, keluarga di rumahpun bisa tenang, demi mewujudkan masyarakat Sulawesi Tenggara yang produktif, mandiri dan sejahtera,” pungkas Irsan.
Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbarunya soal elektabilitas figur calon presiden jelang Pemilihan Presiden (Pilpres 2024).
Dalam simulasi 10 nama figur, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih berada di urutan teratas dan Ketua DPR RI Puan Maharani berada di urutan buncit.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda memaparkan bahwa pihaknya melakukan survei dengan pertanyaan “Jika bapak/ibu datang ke TPS dalam bilik suara siapa kandidat yang akan dipilih sebagai presiden?”. Pertanyaan dibuat tertutup dengan simulasi surat suara 10 figur atau nama.
Hasilnya Ganjar Pranowo berada di urutan teratas dengan perolehan angka 26,9 persen, kemudian di urutan kedua ada nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan 22,5 persen, di urutan ketiga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan angka 16,8 persen.
“Kalau kita perhatikan ini kita lihat selisihnya terpaut 4 persen Ganjar dan Prabowo, sedangkan 6 persen antara Prabowo dan Anies. Ini masih kompetitif,” kata Hanta dalam paparannya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (9/6/2022).
Kemudian di bawah tiga nama tersebut ada nama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan angka 3,6 persen, diikuti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan angka 3,4 persen dan ada pula Menteri BUMN Erick Thohir dengan angka 2,6 persen.
Di bawah Erick ada rekan sejawatnya yakni Menparekraf Sandiaga Uno dengan angka 2,2 persen, di bawah Sandi ada nama Gubernur Jawa Tengah Khofifah Indar Parawansa dengan angka 2 persen. Adapun dua urutan terbawah ada nama Ketua Umum Partai Golkar dengan angka 1,8 persen dan di urutan buncit ada nama Puan Maharani dengan angka 1,2 persen.
“Sementara yang tidak mau menjawab/ merahasiakan jawaban ada 6,7 persen dan tidak tahu/tidak jawab ada 10,3 persen,” tuturnya.
Sebagai informasi, Poltracking melakukan survei tersebut pada periode 16 sampai 22 Mei 2022 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah sampel mencapai 1.220 responden dengan margin of error +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen
