Buton, Portal.id – Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masih dilakukan. Hari ini adalah hari terakhir pendampingan di wilayah Sultra dilangsungkan.
Bertempat di Gedung Wakaka kecamatan Pasarwajo kabupaten Buton, Deputi Koordinator Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Imam Pasli Mahfuz Rahim dalam sambutannya mengucapkan apresiasi kepada BKKBN yang menjadi PIC dalam pendampingan bersama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi Sultra dan Bupati Buton yang menjadi tuan rumah dalam kegiatan pendampingan Sultra sabagai salah satu provinsi yang masuk lokus prioritas stunting tahun 2022.
Imam mengungkapkan, meski Prevalensi stunting Sultra mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 31,4% menjadi 30,2% di tahun 2021, dengan prevalensi stunting di Kabupaten Buton dari 38,3% menjadi 33,0%, namun pada Prevalensi stunting di Kabupaten Muna terjadi kenaikan dari 27,4% di tahun 2019 menjadi 30,8% dan kenaikan tertinggi (14,3%) terjadi di Kabupaten Buton Tengah dari 28,4% di tahun 2019 menjadi 42,7% di tahun 2021, membuktikan bahwa kasus stunting di wilayah Sultra menjadi prioritas pendampingan karena berada di urutan 5 stunting tinggi di Indonesia.
“Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah daerah, bagaimana upaya dan strategi untuk mengatasi baik pada balita stunting maupun mencegah agar tidak terjadi stunting”. Ungkap Imam.
Dalam penyelenggaraannya, tata kelola kebijakan, perencanaan, penganggaran sumber daya, data dan informasi, serta aspek intervensi spesifik dan sensitiv memungkinkan ditemukannya banyak kendala dalam pelaksanaannya sampai tingkat desa.
“Kita sangat menyadari bahwa dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, baik dari aspek tata kelola seperti kebijakan, perencanaan, penganggaran sumberdaya, data dan informasi, serta aspek intervensi spesifik dan sensitiv kemungkinan masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sampai tingkat desa”. Pungkas Imam.
Maka dari itu, Imam menekankan bahwa pendampingan terpadu tidak akan memberikan efek maksimal tanpa adanya komitmen dan kemauan bersama pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Terakhir imam berharap, Tim percepatan Penurunan Stunting Tingkat provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa segera melakukan koordinasi agar semua OPD secara bersama melakukan intervensi kegiatan dengan fokus pada peran dan lokus stunting yang dilakukan. Juga Satgas percepatan penurunan stunting provinsi dan perguruan tinggi dapat memberikan pendampingan kepada kabupaten dalam menemukenali kendala, hambatan dan potensi serta upaya inovatif dalam upaya percepatan penurunan stunting, serta peran serta Pemerintah untuk memanfaatkan kegiatan ini dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan, serta komitmen dan dukungan yang nyata untuk memperbaiki rencana kerja yang sudah ada, memastikan bahwa hasil rekomendasi pendampingan terpadu ditindaklanjuti dan memastikan intervensi tepat sasaran dan waktu.
Sebelumnya, telah dilakukan pra pendampingan terpadu dengan melibatkan K/L, Pemerintah Provinsi Sultra, tenaga ahli dan Satgas percepatan penurunan stunting Sultra, Pemerintah kab. Muna, Buton dan Buton Tengah melalui FGD, dari hasil identifikasi dapat diperoleh gambaran, bahwa secara umum telah dilakukan upaya percepatan penurunan stunting di kab. Muna, Buton dan Buton Tengah secara terkoordinasi dengan baik dan dengan memberdayakan semua sumber daya yang ada baik dalam hal penganggaran maupun SDM melalui terbentuknya TPPS tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa serta TPK yang senantiasa mendampingi keluarga sasaran.
Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pra pendampingan terpadu diantaranya perlunya percepatan penyusunan peraturan di daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting, penyediaan data yang valid dan mutakhir, dukungan penganggaran dalam percepatan penurunan stunting selain dari DAK fisik juga perlunya peningkatan dukungan anggaran APBD dan dana desa.
Ketua TPPS Kabupaten Buton Tengah dalam kegiatan memaparkan Untuk mempercepat penurunan stunting, Kab. Buton Tengah telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten Buton Tengah dam tingkat kecamatan.
Berdasarkan hasil Analisis Situasi, ditetapkan 24 Desa/Kelurahan yang menjadi Lokasi Fokus Penanganan dan Pencegahan Stunting Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023. Sebanyak 10 desa memiliki prevalensi stunting sangat tinggi/diatas rata-rata.
Dikesempatan yang sama Ketua TPPS Kabupaten Muna menjelaskan Awal tahun 2022 penyusunan Ansit masih dilaksanakan oleh BAPPEDA, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB serta dilibatkan semua OPD (14 OPD). Sebanyak 20.815 orang keluarga berisiko stunting dan Jumlah Anak Stunting yakni sebanyak 2.937 orang.
Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas yang hadir dalam kegiatan menyatakan keseriusan dan komitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting. Wujud nyata salah satunya diawali dengan pembentukan TPPS yang melibatkan berbagai lintas sektor.
Lebih lanjut Lukman menyatakan tim Terpadu akan senantiasa turun kebawah bersama instansi terkait, seperti BKKBN, Dinas Sosial dan lintas sektor lainnya.
“Sebenarnya tidak seharusnya ada peningkatan stunting di sultra, karena sebelumnya ada program keluarga harapan dimana item penggunannya untuk balita”. Ungkap Lukman
Akhir kata Lukman berpesan bahwa Tim Terpadu harus banyak berkunjung ke daerah agar data yang diperoleh tidak hanya dalam bentuk angka, tetapi data stunting harus by name by address, untuk itu akan ada pendampingan dari Universita Halu Oleo khususnya Fakultas Kesehatan masyarakat dan Kedokteran dengan memanfaatkan mahasiswa yang mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk membantu dalam hal pengumpulan data sasaran stunting yang real.
