BAUBAU, Portal.id — Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bakal melakukan evaluasi pengelolaan jaringan telekomunikasi. Hal ini disebabkan tidak terdaftarnya data jaringan di Kominfo.
Kepala Diskominfo Kota Baubau, Andi Hamzah Machmud melalui keterangan resminya, Kamis (29/2/2024) menyampaikan evaluasi yang akan dilakukan berkaitan dengan masa pengelolaan, batas usia, hingga sebaran jaringan telekomunikasi, termasuk keberadaan vendor sebagai pihak pengelola.
“Pengelolaan dan urusan jaringan telekomunikasi adalah kewenangan pemerintah pusat, tetapi hal teknis berkaitan administratif, dan kondisi sosial kemasyarakatan dengan kehadiran jaringan telekomunikasi harus terdata dan terpantau di Kominfo,” kata Andi Hamzah.
Tidak hanya data jaringan, ungkap Andi, keberadaan dan kondisi tower base transceiver station (BTS) juga belum terevaluasi kondisinya.
“ini berkaitan dengan keselamatan warga, masa kelayakan, hingga pencatatan administrasi, semua harus terdata dengan baik, apalagi saat ini musim penghujan, hal-hal force major bisa saja terjadi,” ungkapnya.
Harapnya, inisiatif tidak datang dari Diskominfo saja, tetapi para vendor dan penyedia jasa telekomunikasi juga ikut terlibat. Bukan hanya sekedar melaporkan keadaannya pada unit kerja berkaitan perizinan, pajak dan analisis kelayakannya, tapi juga berhubungan langsung dengan Diskominfo untuk hal yang bersifat administratif, monitoring dan pengawasan.
“Tugas kami berkaitan dengan monitoring dan pengawasan apalagi berkaitan keselamatan warga, data-data tentunya harus terintegrasi ke Kominfo, jangan nanti ada masalah baru ke Kominfo. Jadi dalam waktu dekat kami akan melakukan monitoring dan pengawasan. Vendor-vendor juga bisa melaporkan langsung keberadaannya di Diskominfo, agar terbangun kerjasama yang baik,” jelasnya.
Andi menegaskan, pihaknya masih melakukan pemetaan untuk dapat diusulkan penganggarannya melalui APBD Kota Baubau. Seperti pengelolaan jaringan komunikasi di ruang-ruang publik, pelayanan sarana prasarana perkantoran pemerintah, serta jalur transportasi dan pemukiman penduduk.
“Tentu pengerjaannya secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi sumberdaya anggaran,” tandasnya.
Laporan Ferito Julyadi
