Bombana, Portal.id- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) optimis dalam upaya menurunkan angka stunting di daerahnya hingga mencapai target 14 persen pada 2024 mendatang.
Optimisme itu berangkat dari target Pemerintah tentang target prevalensi stunting 14 persen ditahun 2024 mendatang. Untuk mencapai target tersebut DPPKB Bombana gencar menggalakan berbagai program penananganan dilakukan dari hulu hingga hilir.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dan merupakan salah satu permasalahan utama gizi yang terjadi di Indonesia. Sebagai gambaran, prevalensi stunting di Indonesia pada dua tahun terakhir mengalami penurunan angka stunting, turun dari 24,4 persen menjadi 21,6 persen pada tahun 2022. Tak hanya itu, timbul permasalahan lain seperti kurang gizi, gizi buruk, dan lainnya yang tidak bisa dianggap remeh.
Kepala DPPKB Bombana, Abdul Azis mengatakan dalam rangka pencegahan, penanggulangan serta percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bombana perlu dilakukan perencanaan atau langkah-langkah strategis serta harus ditangani secara multisektor.
“Mengenali keluarga beresiko stunting itu
penting hal tersebut merupakan upaya penting untuk dapat mencapai angka prevalensi yang ditargetkan pemerintah yakni 14 persen pada tahun 2024 mendatang, demi menyiapkan generasi emas Indonesia,” kata Abdul Azis, Kamis 28/12/2023 kemarin.
Selain itu kata dia, pihaknya juga terus mengawal atau melakukan pendampingan
para ibu, memperhatikan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dimana HPK ini merupakan periode kehidupan bayi sejak dalam kandungan hingga dua tahun menyusui.
“Segala tahapan hingga program penanganan terus kita galakan kepada masyarakat, hingga edukasi ke sekolah-sekolah, calon pengantin, masyarakat yang memiliki bayi, ibu hamil juga sudah kita lakukan. Karena faktanya beberapa persen kasus stunting yang terjaadi pada anak dilahirkan wanita yang menikah pada usia muda,” terang Abdul Azis.
Abdul Azis juga membeberkan beberapa program strategi yang diyakini mampu menekan laju stunting di Bombana diantaranya “Bunda Asuh Stunting” dimana Program ini melibatkan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ikut andil dalam upaya penurunan angka stunting Bombana.
“Program Bunda Asuh Stunting ini bahwa semua kepala OPD Kabupaten Bombana ditugaskan untuk membina wilayah wilayah yang ada stunting, stunting ini bisa diatasi dengan cara bersamaan maksudnya semua harus satu komando tidak bisa terpisah karena penangananya ibarat mata rantai saling berkaitan satu sama lain. Karena stunting ini tidak hanya berbicara, bagaimana kesehatan atau asupan gizi, tetapo disitu juga ada faktor lainya, seperti lungkungan, sanitasi, perumahanya, jambanya dan sebagainya,”jelasnya.
Lanjut Abdul Azis, Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas dan penyakit lainya.
“Apa pun hasilnya dari lembaga Survei independen yang memiliki kewenangan untuk menilai penanganan stunting di Bombana kita tetap menerima apapun hasilnya. Karena dalam stunting ini hanya lembaga surveilah yang berhak memberikan hasil dari upaya penanganan yang selama ini gencar kita lakukan,”tegasnya.
Mantan Kadis Catatan Sipil Kabupaten Bombana ini juga, mengaharapkan tentang, peran aktif keluarga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kasus stunting di Kabupaten Bombana.
“Kita mengajak masyarakat ikut mengatasi masalah stunting untuk menyambut bonus demografi pada 2030 kedepanya serta mengatakan pencegahan stunting pada anak penting dilakukan agar generaai emas indonesia 2045 bisa terwujud,” imbuh Abdul Azis.
Berikut prevalensi balita stunting di Sulawesi Tenggara berdasarkan kabupaten/kota pada 2022. Kabupaten Bombana kedua tertinggi Kabupaten Buton Tengah.
Kabupaten Buton Tengah: 41,6% Kabupaten Bombana: 35,3% Kabupaten Buton Selatan: 32,6% Kabupaten Buton: 32,6% Kabupaten Konawe Kepulauan: 32,3% Kabupaten Muna Barat: 31,7% Kabupaten Muna: 31,3% Kabupaten Buton Utara: 31,2% Kabupaten Wakatobi: 29,9% Kabupaten Konawe: 28,3% Kabupaten Konawe Selatan: 28% Kota Bau-Bau: 26% Kabupaten Kolaka Utara: 24,8% Kabupaten Kolaka Timur: 23,7% Kabupaten Kolaka: 22,6% Kabupaten Konawe Utara: 21,6% Kota Kendari: 19,5%
