Kendari, Portal.id Beredarnya video yang memperlihatkan orang nomor satu di Provinsi Sultra bersama sejumlah pejabat lainnya melakukan bagi-bagi uang kepada masyarakat dalam peringatan HUT Buton Utara (Butur) ke-15 Tahun 2022, mengundang tanggapan dari sejumlah pihak tanpa terkecuali Kadis Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kadis Kominfo Provinsi Sultra, Ridwan Badallah, Minggu (3/7) mengatakan, kegiatan saweran yang dilakukan Gubernur Provinsi Sultra bersama sejumlah pejabat lainnya kepada masyarakat setempat merupakan bagian dari tradisi masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali Indonesia bagian timur yang lebih spesifik lagi Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Kita di Indonesia memberi uang sebagai hadiah sudah lumrah dalam sebuah perayaan, seperti Idulfitri, imlek, perayaan pernikahan, kegiatan melayat, termasuk berbagai kegiatan tradisi lainnya. Kalau perayaan hari raya kita kenal sebagai istilah THR atau tunjangan hari raya. Kalau imlek dikenal istilah angpao. Dalam sebuah hajatan di daerah Jawa dikenal dengan istilah nyawer sedangkan di daerah Buton dikenal dengan istilah Pasali,” ucapnya.
Pasali inilah, lanjut dia, yang dilakukan oleh Gubernur Sultra kepada masyarakatnya sebagai wujud kegembiraan dan harapan nasib baik bagi penerimanya maupun yang memberi. Sekaligus sebagai wujud syukur dan bahagia atas moment yang digelar saat itu, yang kali itu kebetulan berada dalam momen acara gala dinner peringatan HUT Butur.
“Yang dilakukan Gubernur adalah tradisi masyarakat Indonesia dalam meluapkan kegembiraan pimpinan terhadap masyarakatnya dalam suatu peristiwa perayaan HUT, sekaligus ungkapan rasa syukur dan terimakasih atas kehadiran mereka di acara tersebut dan bisa merasakan kegembiraan bersama masyarakat setempat,” tuturnya.
Dia mengakui, seiring perkembangan zaman dan kehidupan sosial masyarakat, tradisi nyawer atau pasali tersebut juga mengalami perkembangan atau perubahan, yang dahulu hanya berwujud uang, kini bisa diubah dalam bentuk apa saja, selama pemberian tersebut dinilai dibutuhkan oleh masyarakat atau penerima dan mampu memberikan rasa gembira serta syukur bagi kedua belah pihak.
Ridwan memberikan salah satu contoh perkembangan kegiatan nyawer atau pasali yang dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia, yang tidak lain adalah Presiden RI, Djoko Widodo, yakni mengganti pemberian tersebut dari bentuk uang ke pakaian seperti baju kaos dengan cara melemparkan kepada masyarakat. Bahkan tidak tanggung-tanggung Presiden langsung memakaian kepada masyarakat terpilih. Ini dilakukannya hampir setiap kali berkunjung ke daerah-daerah, sebagai bentuk kegembiraan Bapak Presiden RI karena bisa datang ke daerah tersebut dan bertemu masyarakat yang juga menyambutnya ataupun menghadiri kunjungan Presiden RI.
“Jadi inilah salah satu budaya kita, yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Budaya suatu daerah tentu mempunyai ciri khas yang membedakan dengan daerah lainnya atau bahkan terkadang hampir sama namun penyebutan untuk tradisi tersebut yang berbeda. Seperti nyawer dan Pasali tadi, tidak lain dilakukan sebagai wujud rasa bahagia, syukur, dan saling berbagi rejeki, tanpa ada batasan nilai yang diberikan kepada masyarakat,” jelasnya.
Olehnya, orang nomor satu di jajaran Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sultra ini pun meminta kepada semua pihak tanpa terkecuali, untuk bijak dalam menanggapi video yang sengaja dibagikan secara berulang-ulang tersebut, karena bisa menimbulkan keengganan pejabat atau pihak-pihak lainnya, yang ingin meluapkan kebahagian dan rasa syukur dengan berbagi kepada masyarakatnya dalam sebuah peringatan atau pesta bersama rakyat.
“Jadi kami berharap kepada semua pihak, untuk bijak dalam menanggapi video tersebut. Positiflah dalam memandang video tersebut, sebab Pak Gubernur bisa mengajak pejabat lainnya melakukan hal yang sama dalam memberikan rasa gembira kepada masyarakatnya. Ini merupakan contoh kecil, dimana bapak Gubernur, H Ali Mazi SH sebagai eksekutor bisa menggerakkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dengan melibatkan peran serta pejabat lainnya, seperti Ketua DPRD Provinsi Sultra sebagai representasi legislatif dan Bupati Butur sebagai kesatuan dari pelaksanaan kebijakan Pemprov Sultra di daerah. Saya kira, inilah makna yang bisa kita ambil bersama. Dan hasilnya, seluruh pihak termasuk masyarakat Sultra dapat menyaksikannya dengan sejumlah pembangunan Mega proyek di Sultra,” tutupnya.(RILIS)
