Menu

Mode Gelap
 

News · 3 Mei 2021 ·

Kapolda: Belum Ada Penambahan Pasukan ke Papua

 					Kapolda Papua Perbesar

Kapolda Papua

Papua, Portal.id – Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Mathius D Fakhiri menegaskan sejauh ini belum ada rencana penambahan pasukan TNI dan Polri ke Papua yang ditugaskan khusus untuk memburu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kini telah dilabeli sebagai kelompok teroris.

“Saya selaku Kapolda Papua belum menerima penyampaian dari pimpinan soal itu. Selama ini pimpinan Polri dan TNI sudah memberikan pasukan yang kami minta. Tentu pasukan itu yang kita ke depankan untuk melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang mengganggu keamanan selama beberapa bulan terakhir, dalam hal ini KKB. Kami akan melakukan penindakan hukum secara tegas dan terukur,” kata Irjen Fakhiri di Timika, sebagaimana di kutip dari Antara, Minggu.

Kapolda Papua menyebut upaya penegakan hukum terhadap KKB yang mendalangi berbagai aksi penembakan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan dan tindak kekerasan lainnya di wilayah pegunungan Papua masih tetap sama seperti sebelumnya.

Dalam rangka itu, diperlukan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis kepada semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah di titik-titik krusial di mana KKB selama ini bercokol.

“Semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah itu yang harus terus didorong untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melakukan penggalangan bahkan menarik warga masyarakat yang terlibat dengan kelompok itu untuk keluar dan kembali menjalani aktivitas seperti masyarakat pada umumnya. Tentu Polri dan TNI akan melakukan langkah-langkah serius untuk menangani kelompok bersenjata ini,” ujar putra asli Papua itu.

Melalui penegakan hukum yang tegas dan terukur itu, Kapolda berharap tidak akan terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan permasalahan baru, terutama yang mengakibatkan jatuhnya korban dari masyarakat sipil.

“Kami tidak main-main dengan kelompok ini karena sudah sangat meresahkan. Namun penegakan hukum yang dilakukan tentu harus betul-betul terukur, dampak dari tindakan yang dilakukan jangan sampai menimbulkan persoalan baru. Kami tidak mau penindakan hukum yang dilakukan justru menimbulkan luka atau membuat masyarakat di tempat itu menjadi trauma dan takut,” ujarnya.

Pasca Pemerintah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris, sejumlah pihak di Papua menolak keputusan tersebut.

Bahkan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam siaran persnya beberapa hari lalu meminta Pemerintah Pusat mengevaluasi kembali keputusan menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Terpilih Aklamasi, Juan Ramahdan Pimpin HIPMI Konkep Periode 2021-2024

26 September 2021 - 17:42

Juan Ramahdan Pimpin HIPMI Konkep Periode 2021-2024 1

Ridwan BAE Tinjau Bendungan Ladongi, Jelang Peresmian Oleh Presiden Jokowi

21 September 2021 - 10:12

Apriyani Rahayu Pulang Kampung, Ini Agendanya Selama di Sultra

27 Agustus 2021 - 14:27

Upah Minimum Tahun 2022 Dikaji Kemnaker dan Depenas

27 Agustus 2021 - 12:46

Pendapatan Negara hingga Juli 2021 Diklaim Capai Rp 1.031,5 Triliun

27 Agustus 2021 - 12:11

Indonesia Lepas Ekspor Komoditas Pertanian Senilai Rp 7,29 Triliun

24 Agustus 2021 - 17:18

Trending di News