Kendari, Portal.id – Komisi Informasi (KI) Sulawesi Tenggara (Sultra) melanjutkan sidang sengeketa informasi dengan nomor register 05/PSI/KI-SULTRA/VIII/2023, 06/PSI/KI-SULTRA/VIII/2023, 07/PSI/KI-SULTRA/VIII/2023 dibuka dan terbuka untuk umum, Kamis (9/11/2023).
Pemohon dalam sengketa ini adalah Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadialan (LPKPK), sedangkan termohon yaitu PPID Desa Lamongupa, PPID Desa Puurau dan PPID Desa Batumea, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
Sidang kali ini dihadiri oleh pemohon dan LPKPK sementara pihak termohon tidak menghadiri sidang tersebut.
Lanjutan sidang keempat ini dilaksanakan secara zoom dengan pembaca putusan yang dipimpin Ketua Majelis Yustina Fendrita dan Hasmansayah Umar serta anggota majelis Sukriyaman Suardi.
Ketua Majelis sidang Komisioner Komisi Informasi Sultra, Yustina Fendrita memutuskan untuk mengabulkan permohonan informasi pemohon sebagian berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
“Dengan mempertingkan peraturan Komisi Informasi undang-undang nomor 14 tahun 2008, saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh pemohon ataupun oleh termohon serta segala proses persidangan yang telah terjadi,” kata Yustina.
Sebelumnya, pihak pemohon dalam hal ini LPKPK menganggap ketiga desa yang tersebut diatas kurang informatif terkait transparansi alokasi dana desa.
“Oleh karena itu pemohon meminta informasi kepada pihak termohon berupa hard copy/soft copy dokumen pengelolaan dana desa seperti yang dimaksud pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018, namun tidak pernah ditanggapi. Kemudian pihak LPKPK melapor ke Komisi Informasi Provinsi Sultra untuk diregister dalam sidang sengketa informasi,” pungkasnya.
