KENDARI, Portal.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) Yusrianto, SH, menilai diskusi kolaborasi dengan para penggiat nelayan yang telah diselenggarakan sangat positif.
“HNSI Sulawesi Tenggara, sebagai organisasi sosial nelayan, merespons positif kolaborasi ini karena peningkatan ekonomi nelayan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan pengusaha dan pihak terkait lainnya,” ujar Yusrianto, Senin 27 Mei 2024.
Yusrianto menambahkan bahwa pembangunan negeri ini memerlukan keterlibatan semua pihak.
“Harapan kami, akan muncul lebih banyak tokoh yang peduli terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Sulawesi Tenggara,” tambahnya.
Ia menjelaskan Bumi Anoa adalah provinsi kepulauan dengan 70% wilayahnya berupa laut. Dari 17 kabupaten/kota di provinsi ini, hanya Kabupaten Kolaka Timur yang tidak memiliki laut.
“Sebagian besar masyarakat kita tinggal di pesisir, dan percepatan kesejahteraan nelayan sangat penting untuk mendorong kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi antara semua pemangku kepentingan sangat diperlukan,” jelas Yusrianto.
HNSI Sultra menekankan pentingnya kerja sama antar stakeholder untuk mencapai kesejahteraan nelayan.
“Negara tidak bisa menangani semua program pembangunan sendiri, sehingga kita membutuhkan penggiat yang peduli terhadap masyarakat nelayan,” lanjutnya.
Kata dia HNSI Sultra memiliki data dan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh nelayan di tingkat kabupaten dan kelompok masyarakat nelayan.
“Kami berharap sosok seperti Afdhal, selaku Ketua Partai Perindo, dapat mendorong program-program yang sinergis dengan HNSI Sulawesi Tenggara. Kami juga berharap partai-partai lain turut serta dalam membangun kesejahteraan nelayan melalui program-program yang sejalan dengan visi HNSI,” ujar Yusrianto.
Yusrianto berharap kehadiran partai, terutama Partai Perindo, dapat mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat nelayan.
“HNSI adalah organisasi sosial yang tidak memiliki kewenangan politik. Sementara itu, partai politik memiliki anggota DPR dan hak anggaran yang dapat digunakan untuk mengusulkan program kepada pemerintah,” kata Harianto.
“Kerjasama dengan partai politik sangat penting bagi HNSI Sulawesi Tenggara untuk membawa aspirasi dan kebutuhan masyarakat nelayan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka,” tambahnya.
Melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, HNSI Sulawesi Tenggara berharap dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi para nelayan, memperkuat perekonomian, dan pada akhirnya membangun negara yang kuat.
“Dalam waktu dekat kami (HNSI) juga akan melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang akan dihadiri oleh seluruh pengurus se-Sulawesi Tenggara pada 14-15 Juni mendatang,” pungkasnya.
Laporan Hardiyanto
