Kendari, Portal.id – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultran) akan meluncurkan pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) tahun 2023.
Pelaksanaan E-Monev didasarkan pada amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Tujuan KIP yakni sebagai salah satu tugas dan fungsi dan informasi khususnya di Sultra,” kata Wakil Ketua KI Sultra Sukriyaman, dalam siaran pers yang diterima media ini, Sabtu (15/7).
Ia menyebutkan, E-Monev sendiri memiliki beberapa tujuan yakni adanya indikator dan ukuran yang objektif dalam melakukan monitoring serta evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik di Bumi Anoa.
Selanjutnya, melahirkan suatu standar penyusunan indikator dan pembobotan monev IKIP Sultra dan dalam beberapa dimensi yang nantinya akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan E-Monev.
“Yang ketiga agar badan publik khususnya PPSID, OPD lingkup provinsi Sultra dan OPD PPID kabupaten kota se-Sultra juga, kami mengikut sertakan penyelenggara pemilu dalam hal ini di KPU dan Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten kota agar dapat memamahami tentang pemanfaatan operasional secara digital akses informasi dilingkungan tugasnya masing-masing,” ujarnya.
Pria yang kerap disapa Uki ini menjelaskan, harapan E-Monev yang akan dilaksanakan yaitu dengan schedule sosialisasi, pihaknya telah melakukan sosialisasi, registrasi.
“Batas hari Jumat di mana semua harus melakukan tahapan dalam hal pembuatan akun selanjutnya pengisian pesioner, nah pointnya penilaian pesioner yang bobotnya sudah di tentukan dalam waktu 1 bulan mereka melakukan pengisian badan publik setelah itu, ada tahap fisitasi, kami akan melakukan fisitasi OPD lingkup provinsi dan kabupaten kota begitu juga penyelenggara pemilu setelah itu mana yang masuk dalam passing Grade,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya akan memberikan penghargaan kepada OPD lingkup provinsi kabupaten kota dalam hal perankingan predikat pertama sampai peringkat kelima.
“Mungkin dalam waktu dekat Minggu ini kami-akan melakukan lounching pengisian serentak E- monev selanjutnya berjalan sesuai dengan skenario yang telah kami sampaikan tadi,” ujar Uki.
KI Sultra juga akan akan melakukan persentase dengan melibatkan pihak eksternal dalam hal ini akademisi atau masyarakat.
“Untuk menilai seperti apa keterbukaan yang dilaksanakan oleh badan publik itu setelah ketiga di proses tadi kami akan lakukan owerding,” pungkasnya.
