Kendari, Portal.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus berbenah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Pada era digital saat ini, sangat dituntut untuk pelayanan yang lebih efisien dan terhubung secara elektronik.
Percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini, Pemkot Kendari berfokus pada pengembangan aplikasi e–Office.
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kendari, Hery menuturkan, setelah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Sumedang, Jawa Barat (Jabar), langkah-langkah percepatan pelaksanaan aplikasi e-Office telah segera dilakukan.
“Diskominfo Kendari terus berkoordinasi dengan Diskominfo Sumedang untuk memasukkan aplikasi e-Office ke dalam sistem Kota Kendari. Hasilnya, aplikasi tersebut kini telah berhasil diintegrasikan dalam server Diskominfo Kota Kendari, menciptakan fondasi yang kuat untuk pemerintahan digital,” tutur Hery melalui keterangan resminya yang diterima Portal.id, Sabtu (8/7/2023).
Lanjut Hery, aplikasi e-Office merupakan kumpulan berbagai aplikasi yang sangat diperlukan. Bahkan, aplikasi ini telah digunakan oleh 200 kabupaten/kota di Indonesia.
“Dalam implementasi SPBE, terdapat 47 indikator yang menuntut integrasi berbagai aplikasi menjadi satu kesatuan yang terintegrasi,” lanjutnya.
Sebagai contoh, jelas Hery, dalam aplikasi kepegawaian, berbagai fitur seperti TP-PNS, absensi online, KGB, dan lainnya dapat bersinergi dengan menggunakan satu Nomor Induk Kepegawaian (NIP).
Hal yang sama berlaku untuk pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan. Hery berharap bahwa penerapan SPBE di Kota Kendari dapat mencapai standar yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Dalam upaya percepatan implementasi SPBE, Hery mengungkapkan, pihaknya telah menyelesaikan pengembangan aplikasi e-Office. Saat ini, tinggal menunggu pemda Sumedang untuk melakukan sosialisasi di Kota Kendari, dengan tujuan memastikan penggunaan yang tepat dari aplikasi ini di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan.
Hery juga mengakui bahwa, evaluasi SPBE merupakan bagian penting dari proses ini. Salah satu indikator evaluasi adalah dokumen SPBE, termasuk peta rencana yang sedang dalam proses penyusunan.
“Paling tidak apa yang kami sudah lakukan beberapa bulan ini sudah 90 persen sudah terlaksana di Dinas Kominfo kota Kendari,” ungkapnya.
Menambahkan informasi tersebut, Hery menyebutkan, evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RI) telah mencapai 92 persen.
“Melalui aplikasi e-Office dan implementasi SPBE, Kendari menuju transformasi menuju pemerintahan digital yang membawa manfaat besar bagi masyarakat,” tandasnya.
Laporan: Ferito Julyadi
