BOMBANA, Portal.id – Bertempat di Ruang Rapat Bupati Bombana, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadakan rapat pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Bombana dan permintaan dokumen awal. Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari proses pemeriksaan rutin untuk mengevaluasi keteraturan, kewajaran, dan kepatuhan atas pengelolaan keuangan daerah. Senin (25/03/24)
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., Sekertaris Daerah (Sekda) Kab. Bombana Drs. Man Arfa, M.Si, Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sultra serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Bombana.
Rapat ini digelar sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bombana, sesuai Surat Tugas Nomor 58/ST/XIX.KDR/03/2024 tanggal 22 Maret 2024, bahwa BPK RI Perwakilan Sultra akan melaksanakan tugas pemeriksaan selama 27 hari kalender. Pemeriksaan tersebut akan dimulai tanggal 25 Maret s.d. 5 April 2024 dan 16 April s.d. 30 April 2024 (27 hari kalender).
Dalam rapat tersebut, BPK RI Perwakilan Sultra meminta dokumen awal terkait LKPD Tahun 2023 dari Pemkab Bombana. Permintaan dokumen ini merupakan langkah awal dalam rangka penyelidikan mendalam terhadap pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2023. Tujuan utama pemeriksaan ini adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta menjamin kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku.
Menyikapi permintaan tersebut, Pj. Bupati Bombana menyatakan kesiapan Pemda Bombana untuk bekerja sama sepenuhnya dengan BPK RI Perwakilan Sultra. Mereka berkomitmen untuk menyediakan semua dokumen dan informasi yang diperlukan guna kelancaran proses pemeriksaan tersebut.
“Kita selalu siap sedia untuk selalu mensupport segala jenis data yang diperlukan oleh teman-teman dari BPK RI Perwakilan Sultra, kita akan terus memperhatikan pemenuhan data yang diperlukan oleh tim pemeriksa,” ujar Edy Suharmanto.
Selain itu, Pj. Bupati Bombana mengatakan akan terus mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah disepakati bersama seluruh Kepala OPD, oleh karena itu beliau meminta kepada teman-teman Kepala OPD untuk selalu bekerja sama dalam mempertahankan WTP tersebut. Disamping itu, Edy Suharmanto juga mengingatkan masih terdapat 19 persen tindak lanjut dari pemeriksaan sebelumnya, dan sangat diperlukan kerja sama semua pihak dalam pemenuhan hal tersebut.
Pemeriksaan terinci atas LKPD Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan daerah oleh Pemkab Bombana. Hasil pemeriksaan ini juga akan menjadi acuan bagi pihak terkait untuk melakukan perbaikan dan perbaikan di masa mendatang guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Laporan Aldi Dermawan
