Konawe selatan, Portal.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) meraih predikat pertama dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Asmawa Tosepu, saat jadi pembicara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 dan pelaksanaan APBD TA 2022 Kabupaten/Kota di Sultra, di hotel Claro Kendari, (Rabu/26).
Asmawa Tosepu mengatakan, digitalisasi tata kelola pemerintahan di daerah dalam hal ini penerapan SPBE dari tahun ke tahun semakin baik. Kendati demikian, dirinya membeberkan, hasil penilaian penerapan SPBE di Sultra sampai tahun 2021 masih memprihatinkan. Dari 17 kabupaten/kota, hanya tiga yang mendapatkan nilai cukup.
“Penerapan SPBE di Sultra, dan harus diacungi jempol, tertinggi dengan angka 2,52 dicapai oleh Kabupaten Konsel, kemudian Kabupaten Kolaka dan ketiga Kabupaten Buton Tengah,”terangnya.
Selebihnya, sambung dia, mohon maaf belum sampai pada nilai cukup, bahkan ada sembilan Kabupaten di Sultra tidak bisa dinilai.
“Kita berharap tahun 2022 ini, Kabupaten dan Kota di Sultra segera berbenah terkait transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Terus meningkatkan kualitas SPBE, dan Kabupaten Konsel bisa menjadi acuan karena memperoleh nilai tertinggi di Sultra,”harapnya.
Sementara itu, Bupati Konsel Surunuddin Dangga mengatakan, penerapan SPBE ini sudah lama dilakukan Pemkab Konsel, dalam pelayanan internal pemerintah dengan basis data NIP ASN pada beberapa aplikasi terintegrasi. Kemudian basis data untuk layanan publik.
“Saya berterima kasih, Pemkab Konsel mendapat perhatian terkait komitmen penerapan SPBE ini. Sejak awal kita terus menjalankan dan meningkatkan kualitas digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan. Meski tertinggi di Sultra tapi kita belum puas, makanya kita terus berbenah dan akan ditingkatkan lagi,” katanya.
Bupati Konsel dua periode ini menerangkan masih ada beberapa sistem pemerintahan berbasis elektronik yang harus disinkronkan lagi. Kemudian sumber daya manusianya juga masih perlu dikembangkan. Menurutnya dalam transformasi digital, harus dikelola oleh SDM yang mumpuni.
“Rencananya bulan februari kita akan mengirim dua orang dari masing-masing OPD untuk fokus mendalami SPBE. Sehingga dalam pengoperasiannya tidak lagi ada keraguraguan,” ujarnya.
“Namun sebenarnya, SDM kita sudah bisa tapi harus tetap diberikan kesempatan meningkatkan kemampuannya. Salah satu contoh, kita sudah bisa melakukan pembayaran gaji memanfaatkan SIPD,”tambahnya.
