Opini oleh Syaifudin Suhri Kasim, Akademisi Universitas Halu Oleo
Jika kita mencermati konstelasi geografi Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, dimana laut merupakan media pemersatu dan penghubung antar pulau maupun antar negara di dunia, sudah sepatutnya seluruh aspek kehidupan dan penyelenggaraan negara perlu mempertimbangkan faktor geostrategi, geopolitik, geoekonomi serta geososial budaya sebagai negara kepulauan. Pola pikir, sikap dan tindak bangsa harus didasari oleh kesadaran ruang maritim tempat kita berada, sehingga sejatinya visi maritim menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa lndonesia.
Sebagai gambaran bahwa Indonesia adalah negara bahari, antara lain sebagian besar penduduknya menjadikan laut sebagai sumber penghidupan, diungkapkan pula bahwa nilai potensi dari sumber daya laut Indonesia sangat besar yang mencapai angka US$ 24 triliun dan memiliki biota laut 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang.
Besarnya potensi sumber daya laut tersebut belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa (the founding fathers), dimana salah satu indikatornya adalah jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang masih cukup tinggi.
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing di bidang maritim, tetapi hingga saat ini tujuan tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal. Banyak data yang memberikan indikasi bahwa Indonesia masih memiliki masalah dalam aspek daya saing di bidang maritim, sehingga meskipun pertumbuhan ekonomi setiap tahun terjadi, namun kita masih menghadapi berbagai problematika dalam bidang sosial maupun ekonomi.
Dalam sepuluh tahun terakhir ini sektor riil belum berhasil tumbuh dengan baik, rakyat disuguhi dengan perilaku para elite politik yang sibuk mengurus kepentingannya masing-masing. Sehingga mereka kurang maksimal dalam bekerja untuk membenahi negeri ini, yang dari sudut pandang ekonomi daya saingnya masih rentan.
Selain itu, masalah pulau-pulau terluar dan perbatasan yang juga masih menyisakan persoalan politik, diantaranya adalah tumpang tindihnya klaim kepemilikan beberapa pulau di perbatasan oleh beberapa negara. Belum lagi minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, terbatasnya infrastruktur maritim, lemahnya penegakan hukum, menambah semakin rumitnya persoalan.
Gambaran ini menunjukan masih banyaknya problematika dalam upaya mewujudkan daya saing bangsa untuk dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Daya saing adalah sesuatu yang bersifat universal dan negara mana pun pasti akan membutuhkannya untuk membangun jati diri sebagai sebuah bangsa dan negara yang berdaulat. Ketahanan bangsa secara menyeluruh hanya akan ada bila bangsa kita berhasil membangun daya saingnya. Stabilitas politik diperlukan untuk membangun konsolidasi politik kebangsaan yang sangat kita harapkan menjadi pengantar yang efektif, agar bangsa dan negara ini berhasil melakukan rekonstruksi kembali tatanan kebijakan dan programnya untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi.
Langkah ini harus dilakukan, karena sudah menjadi komitmen bahwa daya saing tinggi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, jika Negara kita ingin mewujudkan digdaya di kawasan regional maupun global. Komitmen politik kebangsaan seperti ini harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan dukungan regulasi dari legislatif.
Ada lima isu pokok yang harus diusahakan oleh pemerintah dengan kebijakan dan program yang tepat untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing di bidang maritim.
Kelima isu pokok tersebut, pertama, membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, memperkuat sistem perekonomian nasional yang berbasis pada keunggulan di setiap willayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun sistem keterkaitan yang kuat dan efisien antara sistem produksi , distribusi, dan sistem pelayanan.
Ketiga, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan. Keempat, membangun infrastruktur dengan tingkat konektivitas yang efisien. Kelima, melakukan reformasi di bidang hukum/regulasi nasional/daerah, dan reformasi birokrasi yang berkeadilan sosial.
Oleh karena itu membangun daya saing bangsa di bidang maritim harus menjadi salah satu komitmen politik kebangsaan yang terkonsolidasi, demi tercapainya cita-cita luhur para pendiri bangsa kita, yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, makmur dan berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.
