Kendari, Portal.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara Komjen Pol (P) Andap Budhi Revianto mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (11/9/2023).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Sektretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi sulandari, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) Kementan Indah Sulistyo Rini, Wakasatgas Pangan Polri, Brigjen TNI Dr. Eko Nursanto, Para Forkopimda seluruh Indonesia, serta semua Stakeholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam arahan Mendagri RI Tito Karnavian, bahwa inflasi di bulan Agustus tahun 2023 di banding agustus tahun 2022 (year on year) diangka 3,27 persen, dari data bulan Juli ke Agustus terjadi deflasi yaitu – 0,02 persen sehingga terjadi penurunan secara umum.
Pada bulan Desember tahun 2022 ke bulan Agustus 2023 inflasinya 1,43 persen artinya cukup terkendali dan ada beberapa komoditas yang menyumbang inflasi pada minggu yang lalu yakni beras, cabe rawit dan cabe merah, dengan harapan dapat di imbangi dengan gerakan tanam di tiap-tiap daerah, terutama yang terjadi kenaikan harga cabe merah dan cabe rawit.
“Sedangkan untuk masalah beras perlu memperkuat serapan dan produksi dalam negeri yakni Bulog dan Badan Pangan sedang berkerja keras, untuk memperkuat stok atau cadangan beras pemerintah termasuk dengan mekanisme importasi dari luar negeri,” katanya.
Untuk menekan kenaikan beras, lanjutnya, perlu dilakukan intervensi di tingkat pusat oleh Badan Pangan Nasional, Bulog dan melalui mekanisme bantuan sosial (Kementrian Sosial).
“Untuk itu, saya harapkan daerah-daerah dapat terus mengecek cadangan beras di masing-masing daerah dan terus bekerjasama dengan bulog untuk mengecek setiap hari kenaikan harga beras di daerah masing-masing, untuk dicarikan solusi misalnya dengan memberikan bantuan sosial dari pemerintah daerah baik dari dana angaran reguler, bansos mau pun juga belanja tidak terduga dan mengharapkan adanya inovasi dan kreasi dari teman teman pemerintah daerah baik kepala daerah maupun satgas pangan daerah untuk mengatasi agar kenaikan harga beras tidak memberatkan masyarakat,” harapnya.
Ia menyampaikan, ada beberapa atensi Presiden RI pada rapat koordinasi nasional terkait pengendalian inflasi tahun 2023 yakni Pertama apresiasi kepada tim pengendali inflasi pusat dan daerah, Kedua melakukan pemantauan terkait ketersediaan dan harga beras, Ketiga integrasi data stok, neraca pangan daerah betul-betul dipegang, Keempat cek terus ketersediaan stok, harga-harga pangan, awasi system dan jalur distribusi, Kelima tingkatkan cadangan pangan di daerah, Keenam optimalkan fiskal daerah untuk mengendalikan inflasi, Ketujuh penguatan sarana prasarana pertanian.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adiningrat Widyasanti, menyampaikan paparan tentang tinjauan indeks perkembangan harga Minggu ke-1 bulan September 2023 kami melihat bahwa secara nasional jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH naik 22 persen dari minggu sebelumnya, sehingga sebagian besar kenaikan IPH terjadi di wilayah luar Jawa.
“Ada beberapa catatan penting yang menjadi perhatian kita komoditas penyumbang utama kenaikan IPH disejumlah Kab/Kota sampai dengan minggu pertama September 2023 ada 3 (tiga) komoditas yaitu cabai merah, Beras dan Gula Pasir. Ada kabar baiknya bawang merah, bawang putih dan telur ayam ras ini menjadi penyumbang utama penurunan IPH di sejumlah Kabupaten/Kota di Minggu pertama September,” ungkapnya.
Lanjutnya, penurunan cabai merah ini sudah mulai menurun walaupun dilevel perbaikan penurunan dari harga cabai merah, harga beras dimohon perhatian komoditas beras masih tren meningkat sampai dengan minggu pertama bulan September 2023.
“Jadi tren kenaikan harga beras ada kenaikan, perlu kita waspadai adalah perkembangan gula pasir dimana gula pasir kalau kita lihat secara historis 3 bulan terakhir ada tren kenaikan walaupun bertahap harga gula pasir cenderung merata di seluruh wilayah tidak terlalu besar bila kita bandingkan cabai merah dan cabai rawit. Dan kami selalu memonitoring harga pangan dan pasar yaitu gula pasir ditingkat global karna India merupakan sumber kedua import gula pasir kita setelah Thailand, kita akan memantau terus kebijakan mengenai gula pasir di pasar global,” ungkapnya.
Pada September dan Oktober 2023, lanjutnya, produksi beras nasional diperkirakan lebih rendah dari total kebutuhan konsumen beras yang mencapai 2,55 juta ton perbulan.
Sementara itu, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menyampaikan kondisi inflasi Sultra Per-Agustus 2023 sebesar 3,52 persen YOY, diatas rata-rata nasional sebesar 3, 27 persen YOY. Namun secara month to month Sultra mengalami deflasi sebesar 0,12 persen.
Lanjutnya, Inflasi Sulawesi Tenggara dipantau dari 2 (dua) Kota yakni Kota Kendari sebesar 3,35 persen secara YOY dan Kota Baubau sebesar 4,11 persen secara YOY.
“Dengan rata-rata harga pangan pokok dan strategis di tingkat konsumen sampai dengan tanggal 10 september 2023 cenderung fluktuatif dan ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dibanding minggu lalu yakni beras premium naik sebesar 0,11 persen, beras medium 0,07 persen, telur ayam ras 0,01 persen, minyak goreng curah 1,01 persen dan ada juga yang mengalami penurunan harga seperti cabai rawit merah, bawang merah, cabai merah kriting,” tutupnya.
Turut hadir dari jajaran Pemerintah Provinsi Sultra yakni Asisten II Sekda Sultra, Kepala BI Sultra, Kepala Badan Pusat Statistik Sultra, Kepala Bulog Sultra, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sultra, Kejati Sultra, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov, Karatina Pertanian Kendari serta Pejabat terkait.
