#HeadlineKesehatan & Gaya HidupNasional

Rendah, BKKBN Jawa Tengah Evaluasi Capaian Akseptor KB Pria

×

Rendah, BKKBN Jawa Tengah Evaluasi Capaian Akseptor KB Pria

Sebarkan artikel ini

Semarang, Portal.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Jawa Tengah mengevaluasi pencapaian akseptor KB pria, Rabu (02/11/2022).
Pemakaian kontrasepsi tampaknya masih dipandang masyarakat sebagai tugas perempuan. Data Pusdatin, menyebutkan metode kontrasepsi perempuan lebih dominan sebesar 93.66% dibandingkan metode laki – laki yang hanya 9.34% (Kemenkes, 2014).
Berdasarkan SDKI 2012 sampai 2017 penggunaan kontrasepsi modern pria di Indonesia meningkat hanya 0.6 persen artinya setiap tahun penggunaan kontrasepsi modern pada pria bertambah 0,12 persen. BPS mencatat pengguna MOP dari tahun 2019 – 2020 mengalami penurunan, dari 30.165 menjadi 25.658.
Begitu pula yang hasil evaluasi pelaksanaan program KB Pria di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten/kota dengan jumlah akseptor MOP tahun 2021 adalah Kabupaten Tegal sebanyak 40 akseptor, Kota Semarang 37 orang, Kabupaten Karanganyar 24 orang, dan Kabupaten Blora 15. Sedangkan tingkat akseptor terendah ada di Kota Magelang, Kabupaten Kudus serta Kabupaten Rembang (Laporan Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Menurut Kontrasepsi, 2021).
Secara target Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Widwiono optimistis dapat tercapai karena anggaran penggerakan dan pendampingan yang belum terserap secara penuh, tiap tahun anggaran bertambah.
Di Jawa Tengah sendiri peserta aktif KB Pria tahun 2021 naik 0.38% dibanding tahun sebelumnya. Pengguna kondom yang menyumbang kenaikan ini sementara pengguna MOP malah mengalami penurunan 2.98%.
Berdasarkan pengamatannya, ada beberapa penyebab capaian KB Pria rendah. Contoh spesifik di Kabupaten Tegal, karena PKB yang aktif menggerakkan akseptor, Siswanto tahun ini pensiun. Hal ini kemudian didorong untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan riil PKB, bukan hanya dengan melakukan rapat dan mengadakan pertemuan saja.
“Dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk selanjutnya coba kita dikurangi rapatnya. Rapat dibahas hasilnya dokumen, dokumen dibahas hasilnya rapat lagi. Sedangkan kegiatan yang riil, tidak sebanding.” ujar Widwiono saat membacakan kembali arahan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, pada kegiatan Diseminasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program KB hari ini (02/11) yang dilaksanakan secara virtual.
“Di Karanganyar banyak tenaga PKB mengusahakan vasektomi, cuman saya kira perlu didorong pengelola MKJP. Jika kendalanya pada biaya transport nggak usah pikir–pikir. Jadi kami siapkan transport.” lanjut Widwiono.
“BKKBN tugas pokoknya adalah percepatan penurunan TFR melalui pelayanan KB khususnya MKJP salah satunya adalah MOP sehingga saya berharap ini menjadi fokus kita, bagaimana cakupan pelayanan dapat sesuai target harapan pusat.” ujar Widwiono.
Hadir sebagai panelis dosen Fakultas Psikologi UPGRIS, Padmi Dhyah Y, S.Psi, M.Psi menyampaikan paparan evaluasi Kabupaten Karanganyar, Farkha Wahyu Lestari, S.Pd. M.Pd untuk Kabupaten Tegal, dan Agus Setiawan, SPd., M.Pd untuk Kota Magelang.
Pandu Dhyah menyampaikan hasil evaluasi bahwa di Kabupaten Karanganyar telah ada kebijakan yang jelas dalam hal dukungan terhadap SDM yang ada, termasuk di dalamnya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Target Kabupaten Karanganyar terpenuhi, namun masih perlunya perhatian khusus dalam hal pengawasan dan pelaporan.
Evaluasi Kabupaten Tegal menunjukkan adanya beberapa hal yang penting dibenahi yaitu kompetensi kader yang perlu ditingkatkan, serta pendampingan mitra dari bidang keagamaan. Kemudian pentingnya modifikasi sosialisasi, dengan membentuk kelompok – kelompok kecil dan bukan door to door.
Agus Setiawan sebagai pemapar ketiga mengaminkan stigma negatif terhadap KB Pria khususnya vasektomi utamanya akibat kurang dukungan dari sisi keagamaan. Khususnya di Kota Magelang juga ada catatan kurangnya pendampingan optimal paska tindakan.
Disimpulkan oleh moderator Widyaiswara BKKBN Jateng, Diah Siti Sundari kegiatan evaluasi hari ini adalah bagian dari siklus manajemen, di mana harapannya dapat dihasilkan policy brief sebagai rekomendasi bagi pemerintah kabupaten/kota dalam membuat kebijakan. Turut hadir pada secara virtual peneliti dari BRIN.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan ikuti WhatsApp channel portal.id