Fokus RedaksiPolitik & Pemerintahan

KPU Sultra Tegaskan Perketat Verifikasi Faktual kepengurusan Parpol

×

KPU Sultra Tegaskan Perketat Verifikasi Faktual kepengurusan Parpol

Sebarkan artikel ini

Kendari, Portal.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara memperketat verifikasi faktual kepengurusan dan partisipasi politik guna mencegah sengketa Pemilu 2024.
Ketua KPU Provinsi Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa akan mendatangi langsung ke kantor, termasuk pertemuan para pengurus pada saat pengungkit faktual mulai 15 Oktober hingga 4 November 2022
“Kami berharap dalam pengungkit faktual bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang nantinya akan diterapkan pada sengketa partai,”.
KPU Provinsi Sultra menggelar koordinasi dalam rangka persiapan pengorganisasian faktual kepengurusan maupun partisipasi peserta pemilu 2024 dengan menghadirkan pesta politik, bawaslu, dan narasumber eksternal KPU, Bawaslu, hingga Polda Sultra.
La Ode mengatakan bahwa pada kegiatan tersebut akan mengisi dari aspek pemahaman mereka dan keterampilan mereka dalam mengisi formulir yang akan menjadi hasil pengungkit faktual.
Dalam pelaksanaan pelaksanaan faktual, tidak akan membeda-bedakan antara partai satu dan yang lainnya.
Ia menyebut beberapa hal yang menjadi fokus pengungkit faktual, yakni mendatangi langsung kantor partai guna memastikan apakah sewa, hak milik, atau pinjam pakai, kemudian memastikan keterwakilan perempuan 30 persen.
“Kami akan bergerak untuk memastikan bahwa mereka benar-benar pengurus partai politik dalam sistem informasi partai politik yang sudah diunggah oleh pengurus DPP-nya,” ujarnya.
Jika dalam pengungkit faktual KPU tidak menemukan pengurus partai, rencananya akan berkoordinasi dengan liaison officer (LO) atau penghubung untuk menghadirkan anggotanya ke lokasi yang akan menjadi tempat pengungkit faktual.
“Misalnya ketika datang tidak ada, kemudian LO juga tidak mampu menghadirkan, itu bisa kami lakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi melalui panggilan video atau video call ,” katanya.
Dengan koordinasi yang menghadirkan pesta politik dan bawaslu hingga Polda Sultra, dia berharap dapat memitigasi potensi pelanggaran dalam pesta demokrasi pada tahun 2024.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan ikuti WhatsApp channel portal.id