Jakarta, Portal.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan Forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Jepang Ke-25 di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu, untuk mengundang Negeri Matahari Terbit terus berperan aktif mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di ASEAN.
“Jepang memiliki kapasitas besar dalam infrastruktur dan industri hijau. Salah satu sektor potensial yang dapat dikembangkan adalah pembangunan ekosistem kendaraan listrik,” kata Jokowi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio hadir langsung dalam forum tersebut, di mana Jokowi mengingatkan bahwa ASEAN memiliki potensi besar bagi pengembangan kendaraan listrik.
Menurut Jokowi, ASEAN mempunyai estimasi pasar kendaraan listrik mencapai 2,7 miliar dolar AS pada 2027 sehingga Jepang punya kesempatan untuk menjadi mitra utama alih teknologi dan investasi di kawasan.
“Saya mengundang Jepang untuk meningkatkan investasi, terutama dalam manufaktur mobil listrik dan produksi baterai,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menjabarkan bahwa Indonesia sebagai pemilik 23 persen cadangan nikel dunia tengah mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik dari hulu hingga ke hilir.
Pengembangan tersebut mematok target produksi 600 ribu unit mobil listrik dan 2,45 juta sepeda motor listrik per tahun pada 2030 dengan angka pengurangan total emisi karbondioksida sebesar 3,8 juta ton.
“Kami telah menetapkan peta jalan pengembangan industri kendaraan berbasis baterai. Upaya ini akan mempertebal kontribusi kawasan Indo-Pasifik sebagai epicentrum of growth dan di saat yang sama pada upaya global atasi iklim,” ujarnya menuturkan.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi berharap momentum Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang pada 2023 dapat dimanfaatkan untuk membangun ekonomi kawasan yang lebih tangguh dan hijau.
Turut mendampingi Presiden Jokowi menghadiri KTT ASEAN-Jepang Ke-25 adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
