Oleh: Rofingatun-BKT Metalurgi PII
Program prioritas hilirisasi tambang, khususnya nikel masih menjadi statement tegas Indonesia di mata dunia. Mengacu pada hasil putusan sidang sengketa Organisasi Perdangan Dunia (WTO), Indonesia memang dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa.
Namun, Indonesia masih berupaya keras untuk mengajukan banding atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Pemerintah berpandangan keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga masih terdapat peluang untuk banding.
Selain itu, Pemerintah juga tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang tidak sesuai sebelum keputusan diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) WTO.
Kebijakan larangan ekspor bijih nikel berlangsung sejak Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
Kebijakan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana perusahaan pertambangan tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah.
Hilirisasi di sektor mineral menjadi kunci pengoptimalan nilai tambah dari produk-produk pertambangan untuk berkontribusi pada penerimaan negara, selain dari pajak dan batubara. Kebijakan ini menjadi pertaruhan, sekaligus komitmen besar Indonesia untuk mendorong transformasi energi dan menjaga masa depan bangsa.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk turunan nikel mencapai US$12,35 miliar pada Januari–Agustus 2022, atau tumbuh hingga 263% jika dibandingkan tahun 2019. Sebelum adanya pemberlakukan larangan ekspor bijih nikel, nilai ekspor hanya mencapai US$3,40 miliar.
Selain itu, pembukaan industri baru pengolahan bijih nikel telah menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi puluhan ribu tenaga kerja. Menurut data pengamat ketenagakerjaan, Timboel Siregar, jumlah keseluruhan tenaga kerja yang ada di pertambangan nikel maupun industri hilirisasi nikel saat ini sekitar 111.000 orang pekerja.
Hilirisasi nikel juga mendorong proses alih teknologi yang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Industri pengolahan bijih nikel memberikan nilai tambah 14 kali untuk produk feronikel dan 19 kali untuk produk stainless steel. Dengan begitu, sumber daya alam yang diekspor ke luar negeri memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
Semenjak pemerintah berupaya mendorong hilirisasi nikel, terhitung ada sekitar 58 smelter nikel yang diproyeksikan dibangun di Indonesia, 29 di antaranya berstatus operasional. Selain itu, ada 8 kawasan industrial terpadu yang dibangun di Pulau Sulawesi dan Maluku.
Indonesia juga telah memasuki sejarah baru dalam pengolahan bijih nikel setelah beroperasinya pabrik hidrometalurgi pada Juni 2021 yang menggunakan nikel limonit untuk memproduksi MHP (Mixed Hydroxide Precipitate), dimana MHP ini menjadi bahan utama prekursor baterai berbasis nikel untuk kendaraan listrik.
Indonesia telah mengumumkan ambisinya untuk menjadi pemain penting dalam rantai pasokan kendaraan listrik global dengan mempromosikan mobil listrik dan percepatan produksi baterai kendaraan listrik.
Kementerian Perindustrian telah menyebutkan target jumlah mobil listrik pada tahun 2025 yang mencapai 400.000 unit, lalu meningkat menjadi 5,7 juta unit pada tahun 2035. Target ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah menuju net-zero emission pada 2060.
Melalui Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia dalam acara Hari Nusantara di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang dipantau secara daring, pada Selasa (13/12), pemerintah menyatakan bahwa sedang mendorong pembangunan hilirisasi baterai kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara.
Oleh karena itu, untuk menjaga komitmen pemerintah dan mendukung program tersebut, diperlukan pasokan bahan baku bijih nikel yang stabil. Artinya, para perusahaan tambang nikel di daerah tersebut harus mampu menyuplai produk bijihnya ke industri pengolahan, khususnya pabrik hidrometalurgi.
Terdapat 172 izin usaha pertambangan di Sulawesi Tenggara yang akan mendukung program tersebut, termasuk diantaranya PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anggota perusahaan dari Harita Nickel yang mulai aktif beroperasi sebagai penyuplai bahan baku bijih nikel.
Sinergi setiap perusahaan tambang, khususnya nikel menjadi penting dalam mewujudkan program pemerintah tersebut, baik dari industri hulu hingga hilirnya.
Dampaknya tidak hanya di satu sisi, hilirisasi nikel telah terbukti memberikan multiplier effect yang besar berupa peningkatan devisa, peningkatan Pendapatan Domestic Bruto, penyerapan tenaga kerja, serta penerimaan negara dan daerah.
