konawe.portal.id – Kabupaten Konawe telah memasuki usia ke 63 tahun, momen pertambahan usia ini dirayakan secara gegap gempita melalui gelaran Hari Ulang Tahun (HUT) Konawe.
Dalam gelaran tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe menggelar sejumlah agenda baik hiburan, kompetisi, lomba-lomba hingga kegiatan bertema kebudayaan.
Momentum hari jadi Kabupaten Konawe ini tidak hanya dirayakan Pemda dan jajarannya, tapi juga DPRD Konawe, dengan yang menggelar Rapat Paripurna Istimewa.
Rapat Paripurna Istimewa peringatan HUT Kabupaten Konawe Ke-63 digelar Rabu 1 Maret 2023, di Gedung H. Abdul Samad – Ruang Sidang Utama DPRD Konawe dipimpin Langsung Ketua DPRD Konawe DR. H. Ardin, S.Sos, M.Si.
Turut hadir juga 25 Anggota DPRD Konawe, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, Forkopimda, Kepala SKDP dan pejabat lainya serta sejumlah tamu undangan.
Ketua DPRD Konawe Dr. H. Ardin, S.Sos, M.Si dalam sambutannya mengatakan momenini jadi spirit untuk menyatukan tekad, saling gandeng dalam kehidupan yang rukun dan harmonis.
Melalui peringatan hari jadi ini pula, kita gunakan sebagi pengingat kembali bahwa setiap capaian pembangunan yang kita raih saat ini adalah berkat kerja keras para pendahulu kita.
“Tugas kita adalah melanjutkan sebagai wujud syukur dan terima kasih kepada mereka serta tetap bekerja dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan daerah kita tercinta,” kata Ardin.
Dalam sambutannya ini, Politisi PAN ini juga menjelaskan sejarah berdiri dan terbentuknya Kabupaten Konawe sejak era kerajaan hingga saat sekarang ini.
Menurutnya, wilayah Kabupaten Konawe merupakan kontinuitas dari masa lalu yang wilayahnya meliputi bekas Kerajaan Konawe, dengan wilayah kekuasaan di jazirah sulawesi bagian tenggara.
Sedangkan Kerajaan Konawe sendiri terbentuk dari kesepakatan beberapa kerajaan kecil yaitu kerajaan Padangguni, Besulutu, Wawolesea Watumendonga dan Tambosupa.
Kerajaan kecil ini bergabung dan berintegrasi ke dalam konfederasi kerajaan Konawe dibawah kepemimpinan Mokole More Wekoila ditahun 1105 Masehi.
“Terbentuknya tatanan birokrasi pemerintahan tradisional di wilayah ini diawali dari penggabungan beberapa kerajaan kecil yaitu kerajaan Padangguni, Besulutu, Wawolesea Watumendonga dan Tambosupa,” kata Ardin.
Selanjutnya, Mokole More Wekoila membentuk jabatan Owati dan Pemerintahan Toonomotuo dengan dibantu dua orang Pohumba’no berarti Wakil Pimpinan dan Tamalaki atau Panglima Perang.
“Pemerintah Konawe selanjutnya dilaksanakan raja-raja berikutnya yang terkenal seperti Oheo dan Onggabo, mereka memiliki sistem pemerintahan sendiri,” terang Ardin.
Ia juga menjelaskan, Kerajaan Konawe mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Mokole La Rebi dengan gelar Sangia Inato pada kurun waktu 1602-1668.
Pada kepemimpinannya, Mokole La rebi menerapkan sistem pemerintahan Barata atau empat sayap yaitu “Siwole Mbatohuno Konawe”.
“Dan “Opitu dula batuno Konawe”’ yaitu tujuh anggota dewan kerajaan Konawe,” ungkap Ardin.
Setelah kepemimpinan Mokole La Rebi dan seterusnhya, era kepemimpinan di Kerjanaan Konawe diperngaruhi gaya Pemerintahan Jepang, sekitar 1942-1945.
Pada zaman ini bentuk pemerintahan di Kerajaan Konawe tetap digunakan, namun mengalami perubahan nama seperti Afdeeling Laiwoi menjadi Ken dan kepala pemerintahan disebut Ken Kanrikkan.
Pada era Pasca Kemerdekaan sekitar 1945-1959, gelora perjuangan yang berpusat di Pulau Jawa juga dilakukan para pemuda di Bumi Konawe.
Perjuangan ini dimotori AIB Supu Yusuf, A. Madjid. H. Djufri membentuk Sinar Pemuda Konawe dipimpin oleh Jamil Muksin, Kapita Konggoasa, Keluarga Silondae Muh. Ali Silondae, Aburaera Silondae, Jacob Silondae, dan masih banyak lagi.
Hingga saat kemudian terbentuk Kabupaten Kendari di eks Kerajaan Konawe sebagai daerah Otonomi Baru (DOB), dan selanjutnya berganti menjadi Kabupaten Konawe.
“Perjalanan 63 tahun Kabupaten Konawe adalah perjalanan pembangunan yang dilakukan pemerintah, pemangku amanah beserta segenap masyarakat,” pungkasnya.
