Konsel, Portal.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting mendapat apresiasi dari Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Republik Indonesia dr. Hasto Wardoyo.
Kehadiran dr. Hasto di Konsel memberikan warna baru bagi program tersebut yang ditandai dengan dikukuhkannya Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) di Auditorium Lantai lll Kantor Bupati, Rabu (23/8/2023).
BASS yang dikukuhkan berjumlah delapan orang, terdiri dari Bupati Konawe Selatan, Wakil Bupati, Sekertaris Daerah, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kemenag, Ketua DPRD Konawe Selatan. Diharapkan mampu berkolaborasi menjadi garda terdepan dalam penurunan angka stunting di Konawe Selatan.
Sebelumnya di hari yang sama dr. Hasto mengunjungi Puskesmas Palangga dalam rangka menyaksikan langsung pelayanan KB di Desa Wawongguru.
Kata Hasto, penegasan Presiden bahwa Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan karena bangsa ini memiliki potensi meraih manfaat atas bonus demografi.
“Oleh karenanya stunting harus bisa diatasi,” ujarnya.
Penentu bonus demografi adalah generasi muda. Apabila generasi muda dapat mengatur kelahiran, maka stunting dapat dihindari.
Tidak hanya itu, lanjut dr. Hasto, usia sehat untuk menikah dalam mencegah terjadinya stunting adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, termasuk menjaga tekanan darah maupun hemoglobin (Hb) bagi remaja maupun Calon pengantin.
Dirinya berharap semua kader dan TPK paham tentang makna stunting.
“BKKBN juga memiliki Satgas Stunting yang siap membantu percepatan penurunan stunting di Kabupaten Konawe Selatan,” kata Hasto.
Sementara itu, Bupati Konsel Surunuddin Dangga menyampaikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pihaknya komitmen dalam penanganan stunting ini.
“Konsel telah memiliki fasilitas kesehatan 26 Puskesmas 5 diantaranya sudah BLUD dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah. Ini adalah modal kita dalam menangani KB dan stunting sesuai amanah dari presiden melalui kepala BKKBN dan kita sebagai garda terdepan,” ujarnya.
Namun demikian Surunuddin mengungkap pihaknya masih mendapatkan kendala dalam pelayanan kesehatan khususnya di wilayah laut, terdapat sebelas desa masih dalam katagori tertinggal yang juga tentu berdampak pada pelayanan kesehatan.
“Dengan wilayah luas tentu memerlukan personil yang banyak, sehingga optimalisasi pelayanan stunting dan KB ini membutuhkan support sistem dari pemerintah pusat agar dapat mencapai target yang ditentukan,” harapnya.
Konsel menurut BPS angka stunting berada di 28%. Sementara untuk target penurunan angka stunting tingkat nasional berada pada 14% di tahun 2024.
