Kendari, Portal.id – Strukur Fraksi di DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini mengalami perubahan, Kursi Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPRD kini diduduki Muhammad Poli, menggantikan Ketua FPKS sebelumnya, Rasyid, yang telah menjadi Wakil Bupati Konawe Selatan mendampingi Surunuddin pada Pilkada 2020 lalu.
Surat Keputusan DPP PKS Nomor 106/SKEP/DPP-PKS/2021 tertanggal 17 Juni 2021 tentang Pergantian Struktur dan Kepengurusan Fraksi DPRD Provinsi Sultra Periode 2019-2024 dari PKS, telah diserahkan pada Kamis (29 Juli 2021), di Kantor DPW PKS Sultra oleh Ketua DPW Yaudu Salam Ajo kepada Muh. Poli.
Penyerahan SK turut disaksikan Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Sultra Suharman, serta anggota DPRD Sultra dari PKS Sudirman dan Asrin. Sesuai SK, Poli didampingi Masyhuri sebagai sekretaris, Sudirman bendahara, serta Asrin yang merupakan PAW dari Rasyid sebagai anggota fraksi.
Kepada media, Poli mengaku siap menjalankan amanah partai sebagai ketua fraksi untuk menyukseskan program-program politik partai. FPKS kata dia, akan selalu mengawal kepentingan konstituen dan masyarakat di parlemen.
“Membangun sinergis di parlemen dan sinergis bersama pemerintah daerah, dalam hal kebijakan anggaran dan advokasi kepentingan konstituen dan masyarakat. Khususnya pemilih PKS, pengurus dan kader PKS,” terang anggota dewan dari daerah pemilihan Sultra IV ini.
Muhammad Poli sendiri dikenal sebagai anggota DPRD yang low profile. Telah menduduki kursi parlemen tiga periode. Sebelumnya dia mewakili masyarakat dari daerah pemilihan Sultra I yakni Kota Kendari, lalu pindah di wilayah IV meliputi Baubau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi.
Politisi senior ini, juga pernah menjabat Ketua DPW PKS Sulawesi Tenggara. Ia juga pernah menjadi Ketua Fraksi PKS di DPRD Sultra periode 2009-2014. Karenanya, ia tidak asing lagi dalam urusan advokasi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat Sultra.
Kini, Poli duduk di Komisi IV DPRD Sultra, bermitra dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Nasional Narkotika, Rumah Sakit Provinsi Bahteramas, dan Rumah Sakit Jiwa.
