Kendari, portal.id – Komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah kembali ditunjukkan melalui kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, ke salah satu kawasan pesisir di Kota Kendari, Jumat (29/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti meninjau langsung kondisi rumah tidak layak huni milik Hatta Jumadia, warga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi bersama keluarganya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan peluncuran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 sekaligus memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan rumah layak huni tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata.
Rombongan pemerintah pusat disambut langsung oleh Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., bersama Wakil Wali Kota Kendari Sudirman. Turut hadir mendampingi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Tenggara Ahmad Safei, serta sejumlah pejabat kementerian dan pemerintah daerah.
Saat tiba di lokasi, perhatian rombongan langsung tertuju pada kondisi rumah yang ditempati Hatta bersama enam anggota keluarganya. Rumah semi permanen yang berdiri di kawasan pesisir tersebut terlihat sangat memprihatinkan. Dinding rumah yang sudah lapuk, atap seng yang berlubang di berbagai bagian, serta kondisi bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan menjadi gambaran nyata masih adanya masyarakat yang hidup dalam keterbatasan hunian.
Dalam dialog bersama Menteri PKP, Hatta mengungkapkan bahwa dirinya bekerja sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Namun, penghasilannya tidak menentu karena kondisi kesehatan yang terus menurun.
“Kerja pemulung, penghasilannya tidak menentu,” ujar Hatta dengan nada lirih saat berbincang dengan Menteri PKP.
Lebih memprihatinkan lagi, keluarga tersebut tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Mereka tidak mempunyai kamar mandi maupun jamban sehingga selama ini terpaksa memanfaatkan area laut di sekitar permukiman untuk kebutuhan buang air besar. Selain itu, akses listrik di rumah tersebut juga belum mandiri karena masih menggunakan sambungan dari rumah tetangga.
Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), keluarga Hatta masuk dalam kategori desil satu, yakni kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia. Kondisi tersebut semakin memperkuat alasan pemerintah untuk segera memberikan intervensi bantuan melalui program perumahan dan peningkatan kualitas permukiman.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kondisi masyarakat yang masih hidup di bawah standar kelayakan hunian. Menurutnya, program BSPS hadir untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah yang aman, sehat, dan layak huni.
“Kita ingin bantuan ini tepat sasaran. Kondisi rumah seperti ini memang sangat layak dibantu. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan bantuan yang nyata,” ujar Maruarar.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan rumah layak huni di Sulawesi Tenggara. Hal itu ditunjukkan dengan peningkatan signifikan jumlah bantuan yang dialokasikan pada tahun 2026.
Jika pada tahun sebelumnya jumlah bantuan rumah layak huni di Sulawesi Tenggara hanya mencapai sekitar 1.123 unit, maka pada tahun 2026 jumlah tersebut melonjak menjadi 8.843 unit. Peningkatan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan diharapkan mampu mempercepat pengurangan angka rumah tidak layak huni di wilayah tersebut.
Khusus untuk Kota Kendari, jumlah bantuan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari sebelumnya hanya 131 unit rumah yang mendapatkan bantuan pada tahun 2025, kini meningkat menjadi 548 unit pada tahun 2026. Bahkan setelah menerima laporan dari pemerintah daerah mengenai masih banyaknya warga yang membutuhkan bantuan, Menteri PKP memutuskan menambah kuota bantuan untuk Kota Kendari hingga mencapai sekitar 800 unit.
“Khusus Kendari saya naikkan lagi supaya semakin banyak masyarakat yang terbantu. Kita ingin lebih banyak keluarga bisa merasakan manfaat program ini,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat di Kota Kendari. Menurutnya, dukungan yang diberikan pemerintah pusat akan sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni serta kawasan permukiman kumuh.
Siska menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kendari siap berkolaborasi penuh dengan Kementerian PKP dan seluruh pihak terkait untuk memastikan program bantuan berjalan optimal. Tidak hanya mendukung proses bedah rumah bagi keluarga Hatta, pemerintah kota juga telah menyiapkan alternatif hunian berupa rumah susun apabila diperlukan.
“Kami telah menyiapkan berbagai opsi untuk membantu keluarga Hatta. Selain proses bedah rumah, kami juga menyiapkan hunian rumah susun yang dapat ditempati apabila kondisi mengharuskan mereka direlokasi sementara maupun untuk solusi jangka panjang,” ujar Siska.
Menurutnya, penyediaan hunian layak tidak hanya menyangkut bangunan fisik semata, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong program penataan kawasan permukiman agar masyarakat dapat hidup lebih sehat, aman, dan nyaman.
Dukungan terhadap keluarga Hatta juga datang dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Dalam kunjungan tersebut, Ridwan menyatakan kesiapannya membantu menutupi kekurangan biaya pembangunan rumah yang diperkirakan mencapai Rp80 juta.
Ia menjelaskan bahwa bantuan BSPS yang diberikan pemerintah sebesar Rp20 juta tentu belum mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan rumah secara menyeluruh. Karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar pembangunan dapat berjalan maksimal dan menghasilkan rumah yang benar-benar layak huni.
“Kita akan membantu agar pembangunan rumah ini bisa selesai dengan baik dan memenuhi standar rumah layak huni. Yang penting keluarga ini bisa hidup lebih baik ke depan,” katanya.
Pemerintah menargetkan proses pembangunan dan perbaikan rumah Hatta dapat dimulai pada pekan depan. Pengerjaan tersebut diharapkan selesai pada Agustus 2026 bersamaan dengan penyelesaian Program BSPS tahap pertama di Kota Kendari.
Program BSPS sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemberian bantuan stimulan untuk pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah secara swadaya. Selain memberikan dampak langsung terhadap kualitas tempat tinggal masyarakat, program ini juga diharapkan mampu mempercepat penanganan kawasan kumuh, meningkatkan kesehatan lingkungan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Kunjungan Menteri PKP bersama jajaran pemerintah pusat ke rumah Hatta menjadi gambaran nyata bahwa masih terdapat tantangan besar dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Namun di sisi lain, kunjungan tersebut juga menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi konkret bagi warga yang membutuhkan.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, serta berbagai pihak terkait, diharapkan semakin banyak keluarga di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara yang dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan manusiawi sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
