Kendari, portal.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), secara rutin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), dilaksanakan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin, (17/4/2023).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin Kemendagri RI Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kesehatan Hewan Drh. Makmun, Staf Ahli Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Keuangan Brigjen TNI Eko Nur Santo, Satgas Pangan Polri, dan para Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia, Para Forkopimda seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Se-Provinsi, dan semua Stekholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, dari Jajaran Pemprov Sultra yang turut hadir yakni Gubernur Sultra Ali Mazi, Asisten I, Perwakilan Bank Indonesia, Karo Ekonomi, Kadis Peridag, Kadis Kesehatan. Selain itu hadir juga Kadishub, Kadistanak, Kadis Koperasi dan UMKM, Kadis Kominfo Sultra diwakili Kabid Persandian, Sekdis Tanaman Pangan, Kepala Bulog serta beberapa Pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, inflasi Indonesia saat ini berada di urutan 46 dari 186 negara dengan inflasi terendah yakni 4,97 persen (y-o-y).
“Sedangkan di tingkat negara G20, kita berada di urutan 8 dari 24 negara, dan di tingkat ASEAN, Indonesia berada di urutan 6 dari 11 negara,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyampaikan, ada 6 RUU kesehatan dalam mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia yakni:
Pertama, transformasi layanan prima, kedua, transformasi layanan rujukan, ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan, keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, kelima, transformasi SDM kesehatan, dan keenam, transformasi teknologi kesehatan.
“Untuk RUU kesehatan, merupakan inisiatif DPR dan pemerintah dalam mendukung transformasi kesehatan nasional, serta kepala daerah diharapkan dapat mengkonsolidasikan seluruh dinas kesehatan dan direktur RSUD agar mendukung RUU kesehatan sehingga dapat memastikan implementasi RUU kesetaraan berjalan dengan baik,”terangnya.
Pada paparan, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyampaikan inflasi Nasional di triwulan I tahun 2023 relatif terkendali.
“Komoditas beras, telur ayam ras, minyak goreng, dan daging ayam ras terpantau masih berpotensi memberikan andil inflasi di bulan April 2023. Sedangkan cabai merah, cabai rawit dan bawang merah terus mengalami penurunan harga sampai minggu kedua April 2023,” katanya.
