Kendari, portal.id – Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya melakukan berbagai ikhtiar dan upaya guna menurunkan atau menekan angka kasus stunting (kekerdilan) di kota itu.
Anggota DPRD Kota kendari, La Ode Lawama, Sabtu (13/5/23) mengaku bahwa DPRD mendukung ikhtiar yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari dalam upaya penanganan penurunan kasus stunting di daerah itu.
“Stunting merupakan permasalahan bersama yang harus diatasi secara bersama-sama,” katanya.
Lawama yakin, dengan kolaborasi yang telah terbangun dengan baik antara pemerintah kota, Forkompimda, perusahaan, lembaga keagamaan, organisasi kepemudaahn dan elemen masyarakat lainnya, prevalensi stunting di daerah ini bisa terus menurun.
Dijelaskan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan.
Penyebab stunting antara lain kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebeum dan pada masa kehamilan. Anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif, anak usia 6-24 bulan tidak menerima makanan pendamping ASI yang bergisi, serta kurangnya akses ke air ebrsih dan sanitasi.
Untuk itu kata dia, stunting dapat ditanggulangi dengan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil dan menyusui, kecukupan gizi anak usia 0-6 bulan serta anak usia 6-24 bulan, ketersediaan aksis air bersih dan sanitasi, fortifikasi bahan pangan, dan pentingnya pendidikan pengasuhan pada orang tua.
Selain itu kata dia, pentingnya edukasi ke masyarakat, khususnya ibu hamil dan pasangan suami istri yang baru menikah, tentang apa itu stunting, penyebab dan bagaimana mencegahnya.
“Alhamdulillah, ikhtiar atau usaha yang didilakukabn Pemkot Kendari dalam penanganan stunting telah membuahkan hasil, karena dari evaluasi SSGI 2022 aksus stunting di kendari mengalami penurunan menjadi 19,5 persen dari tahun 2021 sebesar 24 persen,” katanya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan, berdasarkan Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Kota Kendari berada di angka 19,5 persen.
Angka tersebut menurun dari tahun 2021 sebesar 24 persen, berdasarkan data SSGI itu, angka stunting Kota Kendari terendah dibandingkan dengan angka kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
“Ini adalah salah satu terobosan pemerintah kota dalam rangka menurunkan angka stunting dengan melakukan kerja-kerja bersama, gotong-royong bersama semua pihak tidak hanya unsur OPD tetapi juga melibatkan elemen lain, misalnya Baznas, Kementerian Agama, pimpinan dan anggota DPRD dan semua lembaga lainnya termasuk unsur Forkopimda, termasuk gerakan orang tua asuh bebas stunting,” paparnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk dan KB) Jahudding mengatakan, Gerakan Orang Tua Asuh Bebas Stunting ini tidak hanya melibatkan Pemerintah Kota Kendari, namun juga melibatkan komunitas atau organisasi yang ingin terlibat dalam percepatan penurunan angka stunting.
“Kita berharap dengan cara ini, penurunan angka stunting segera menurun,” harapnya.
Kata dia, berdasarkan data Electronik, Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) angka stunting di Kota Kendari berjumlah 365 orang dan diberikan pendampingan oleh Tim Pemdamping Keluarga.
“Setelah dilakukan pendampingan ada penurunan, sekarang yang masuk prioritas pertama ini tinggal 105 orang,” katanya.
Dengan capaian angka stunting di 2022 yakni 19,5 persen tersebut, menurut Jahudding tentu Pemkot tidak boleh berpuas diri dengan angka itu.
Namun secara terus-menerus harus memaksimalkan ikhtiar untuk mencapai target penurunan angka stunting di 14 persen pada tahun 2024 mendatang.
Diharapkan pula melalui dapur sehat atasi stunting (Dashat) di tingkat lapangan ini bersifat stimulus yang memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengolah makanan berdasarkan kearifan lokal.
