Kendari, portal.id – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Ir. Sukanro Toding membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten/Kota se-Sultra, dengan tema “Bersama Kominfo kita wujudkan transformasi digital”, bertempat di salah satu hotel di Kendari, Kamis, (13/7).
Hadir dalam Rakorda tersebut, Kadis Kominfo Sultra, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Kabid Persandian, Kabid Data Center Diskominfo Sultra, Kadis Kominfo Kab. Buton, Kadis Kominfo Bau-Bau, Kadis Kominfo Muna Barat, Kadis Kominfo Kota Kendari, Kadis Kominfo Konawe, Kadis Kominfo Konsel, Kadis Kominfo Konkep, Kadis Kominfo Kolaka Utara dan perwakilan 17 Kabupaten/Kota se-Sultra.
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Ruliati Haifah selaku Ketua Panitia, dalam sambutannya menyampaikan, forum koordinasi antara pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal mensinergikan antara program atau kegiatan bidang Kominfo, Persandian dan Statistik dalam rangka mendukung program-program prioritas pemerintah daerah dan memberi ruang Diskusi bagi seluruh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien guna mewujudkan visi dan misi pemerintahan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimum Bidang Komunikasi dan Informatika serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2016.
Sementara itu, dalam sambutannya Plh Sekprov Sultra, Dr. Ir. Sukanro Toding menyampaikan, pelaksanaan rapat koordinasi daerah ini, mempunyai dampak digitalisasi yang dikelompokkan berdasarkan tiga level.
Pertama, kata dia, mikro mempunyai isu digital divide dampak dari sistem digital yang muncul di masyarakat dan upaya kita agar dapat fokus mendorong UMKM segera masuk di platform digital.
“Kominfo diharapkan dapat hadir dilevel mikro sehingga bisa menjaminkan UMKM kita bisa meningkat melalui platform digital,”katanya.
Kedua, lanjutnya, Meso mempunyai peran pemerintah yang utamanya memberikan pelayanan dan promosi serta isu besar dilevel Meso adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dan ketiga, Makro mempunyai pengamanan data sektoral.
“Oleh karena itu, melalui penyelenggaraan Rakorda ini diharapkan bisa menjadi forum bersama bagi pemerintah pusat dan daerah untuk membangun sinergi demi terciptanya kebijakan Pembangunan Transportasi digital yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Knowledge-based-society (masyarakat berbasis pengetahuan),”harapnya.
Adapun narasumber pertama yang memberikan materi yakni Dr. M. Ridwan Badallah, selaku Kadis Kominfo Sultra, terkait program prioritas Diskominfo Sultra tahun 2023 yakni :
Pertama, pelaksanaan satu data berbasis Big Data menyusun peta Arsitektur SPBE.
Kedua, Digitalisasi Desa dan jaringan intra Pemerintah VPN-IP pembangunan BTS.
Ketiga, diseminasi informasi program dan kebijakan melalui kopilaborasi dan rilis berita, klinik hoaks dan analisis media, Videotron dan sarana media kehumasan, monev Kim terbaik Provinsi. Keempat, interoperabilitas open government dan Simdata. Kelima, CSIRT Sultra dan Tanda Tangan Elektronik.
Keenam, perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi, dan ketujuh, modernisasi kantor, commad center, studio podcast, ATR, ruang rapat, ruang Tik, sandi, PPID dan Tim Kreatif.
Lanjut, implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan, melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Sultra diimplementasikan dalam bentuk SOP tentang Satu Data dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Serta dilanjutkan dengan pembawaan materi dari Kabid Bidang Data Center Andi Asnawati Achmad, Kabid IKP Yudi Masril, Kabid Persandian Richardin dan Juniati Asisah mewakili Kabid TIK Diskominfo Sultra.
