Kendari, portal.id – Mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra Yuni Nurmalawati membuka Rapat Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (TKIPT) Pemprov Sultra sebagai implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Sultra, bertempat disalah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (27/7/2023).
Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (TKIPT) Provinsi Sultra ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 698 tahun 2018 yang bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dan integrasi unsur pemerintah di tingkat Provinsi Sultra yang lingkup tugasnya berkaitan dengan program-program yang menjadi bagian dari penyelenggaraan transmigrasi. Program-program tersebut meliputi Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi serta Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
Dalam laporan Kepala Disnakertrans Sultra yang diwakili oleh Kabid PKP2Trans, Irvan Maasy menyampaikan, dengan hadirnya Tim Koordinasi dan Integrasi ini diharapkan dapat membaurkan dan/atau menggabungkan program dan kegiatan lintas sektor instansi pemerintah ditingkat Provinsi Sultra, guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam mendukung Penyelenggaraan Transmigrasi.
Dalam sambutannya, Yuni Nurmalawati menyampaikan apresiasi dan berpesan agar TKIPT tidak hanya sekedar Surat Keputusan dan Rapat namun harus ada action positif untuk mendukung kemajuan sector ketransmigrasian.
“Hari ini kita banyak melihat keberhasilan di bidang pertanian dan perkebunan di daerah kita, yang kesemuanya itu tidak lepas dari peran serta para transmigran, baik yang berasal dari daerah setempat maupun daerah asal,”ujarnya.
“Maka tidak salah kalau kita juga sebagai pemerintah memberikan perhatian kepada mereka dengan memberikan yang terbaik dalam rangka menciptakan kawasan transmigrasi yang clean n clear, layak huni, layak usaha dan layak berkembang,”tambah dia.
Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri atas unsur pimpinan dari masing-masing Instansi/OPD tingkat Provinsi Sultra yang tergabung dalam Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Sultra.
