Kendari portal.id – Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia (RI) memberikan apresiasi terkait Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal ini disampaikan Staf Ahli Kemenko PMK drg. Agus Suprapto, M.Kes pada Rapat Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sultra, di Aula Samaturu Kantor Wali Kota Kendari, Kamis (14/9/2023).
Agus menyampaikan, penanganan stunting di Sulawesi Tenggara sudah baik, meskipun ada beberapa poin perlu ditingkatkan. Yakni, perlunya pendampingan kepada para ibu hamil agar rutin memeriksakan kehamilannya.
Terkait pelaksanaan posyandu, diingatkan agar tenaga kesehatan benar-benar melakukan pengukuran yang valid untuk menghindari terjadinya lonjakan angka stunting yang tidak diinginkan.
“Berikutnya, lakukan pemantauan bersama ketersediaan antropometri yang sesuai standar karena ini sudah masuk dalam anggaran,” ujarnya
Agus menekankan tiga poin utama penanganan stunting. “Tiga poin fokus penanganan stunting harus sesuai sasaran, yaitu ibu hamil, remaja, dan keluarga. Kedua, konvergensi di mana penanganan stunting merupakan kerja bersama. Oleh karena itu, kita harus memastikan anggaran yang tersedia benar-benar sampai di tingkat desa untuk tercapainya target nasional 14 persen.”
“Ketiga, budayakan target 14 persen ini bukan berarti berhenti sampai di situ, tetapi kita harus budayakan penanganan stunting ini,” ujarnya
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sultra dalam sambutannya, yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sultra La Ode Saifuddin, menyatakan capaian penurunan stunting di Sultra tahun 2022 berada di atas nasional yakni 27,7 persen. Angka ini mengalami penurunan 2,5 persen di mana tahun 2021 sebesar 30,2 persen.
“Tugas kita masih besar untuk menurunkan angka stunting di Sultra,” ujarnya.
Ia menyampaikan, kendala utama penanganan stunting di Sultra disebabkan kondisi geografis. Dari 17 kabupaten/kota di Sultra, terdapat sembilan Kabupaten yang merupakan kepulauan. Menggerakkan sosialisasi dan pelayanan KB ke sana memerlukan biaya yang besar.
Ia juga menyatakan, belum optimalnya sosialisasi pra nikah kepada remaja dan usia sekolah serta perilaku hidup bersih dan sehat, juga pemahaman tentang asupan Gizi, menjadi kendala penanganan stunting di Sultra.
Selain itu, ia menyampaikan enam poin arahan terkait percepatan penurunan stunting di Sulawesi Tenggara. Yakni, peningkatan komitmen kepala daerah, Bappeda dan BKKBN perlu memperkuat pembinaan di tingkat daerah, pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan wilayah, meningkatkan kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi, memaksimalkan komunikasi perubahan perilaku, penguatan dan tersedianya data yang valid, dan keterlibatan media dalam melakukan publikasi terkait percepatan penurunan stunting.
