Kendari, portal.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Ketahanan Pangan Sultra melakukan rapat koordinasi (Rakor) terkait pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak pada Senin 16 Oktober 2023 yang akan dilaksanakan oleh seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dalam rangkah memperingati Hari Pangan Sedunia tahun 2023, di Aula Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra, Rabu, (11/10/2023).
Turut hadir dalam Rakor tersebut Kadis Ketahanan Pangan Sultra, Kadis Kominfo Sultra, Karo Perekonomian, Kadis Koperasi dan UMKM Sultra, Perwakilan BI Sultra, Perwakilan Perum Bulog Sultra, Kadin Sultra, Balai Karantina Sultra, TPID Sultra, Balai POM Kendari, Kadis Ketapang Kabupaten Kolaka, Kadis Ketapang Kota Kendari, Kadis Ketapang Kabupaten Kolaka Utara serta Pejabat terkait.
Dalam arahan Kadis Ketapang Sultra mengatakan bahwa Rakor ini membahas tindak lanjut dari rapat pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, maka Pemerintah Republik Indonesia akan mengadakan satu kegiatan yakni Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak secara nasional, sehingga Provinsi Sultra juga akan ikut menyelenggarakan GPM serentak di 17 kabupaten/kota.
“Hari ini kita diskusikan terkait dengan kesiapan untuk melaksanakan gerakan pangan murah yang akan kita laksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023, kunjungan bapak Pj. Gubernur pada hari Jumat kemarin, ke Gerakan Pangan Murah melalui Dinas Ketapang Provinsi Sultra yang dilaksanakan di Lapangan Benu-Benua Kendari serta dipantau langsung oleh Pj. Gubernur Sultra,”ungkapnya.
Ia juga menyampaikan, kegiatan pada tanggal 16 Oktober 2023 nantinya Pj. Gubernur akan berkenan hadir untuk membuka acara Gerakan Pangan Murah serentak dan secara virtual untuk 17 kab/kota serentak akan dibuka oleh Pj. Gubernur Sultra.
“Hari ini kita melakukan rapat persiapan, Kamis kemarin saya sampaikan pada Rakor neraca pangan wilayah yang terwakili oleh seluruh kabupaten/kota dan persiapannya untuk melaksanakan Gerakan Pangan Murah secara serentak dan 5 kabupaten yang mendapatkan dana dekonsentrasi Satgas Pusat yakni Kota Kendari, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka Timur dan Kota Baubau tidak ada masalah karena dana sudah ada di Badan Pangan Nasional. Serta ada 4 Kabupaten yang tidak siap dengan dana APBD-nya yakni Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Muna, sehingga ke-empat Kabupaten tersebut akan di siapkan dana dari Satker Provinsi untuk sama-sama kita laksanakan Gerakan Pangan Murah secara serempak di kabupaten/kota,”ungkapnya.
Dia harapkan karena Bapak Pj Gubernur Sultra sangat konsistensi terhadap 8 arahan Presiden RI, yakni Pertama penanganan pengendalian inflasi, Kedua penanganan kemiskinan ekstrem, Ketiga penanganan stunting, Keempat memaksimalkan sumber daya potensi alam yang ada, Kelima penguatan ketahanan pangan, Keenam penanganan el-nino, Ketujuh produk dalam negeri dan Kedelapan menyukseskan pemilu dan bapak Pj Gubernur menjadikan 8 arahan Presiden itu sebagai program kerja utama beliau.
Sementara itu, Kadis Kominfo Sultra menyampaikan Pertama kami siap membekap segala kegiatan-kegiatan Gerakan Pangan Murah dan lain sebagainya yang ada di Dinas Ketapang, Kedua, Kadis maupun Kabid bisa disinkronkan karena tadi ada informasi terakhir dari Sekda bahwa kegiatan kunjungan kerja Bapak Pj. Gubernur, pada tanggal 16 masih tentatif tanggalnya, karena Pak Pj Gubernur pada tanggal 16 akan ke Kota Baubau dan Kabupaten Buton dalam rangka kunjungan kerja, Ketiga terkait aplikasi Lapalapa sudah bagus, hanya mungkin nanti ID akan dikoneksikan dengan Aplikasi Satudata Kominfo sebagai satu link yang bisa dibuka.
Kemudian arahan Karo Perekonomian bahwa gerakan pangan murah ini, terutama Kota Baubau dan Kabupaten Buton agar bisa mengontrol penyaluran SPHP, sebagaimana laporan saya kemarin di Rakor inflasi bahwa untuk Kota Baubau dan Kabupaten Buton banyak sekali penyimpangan dari segi harga dan tata cara distribusi.
Diakhir Rakor tersebut, Kadis Ketapang Sultra mengharapkan agar program-program yang kita kerjakan dapat mengantisipasi khususnya harga beras yang memang selama 1 bulan terakhir ini mengalami kenaikan dan hampir menyeluruh di wilayah Indonesia, dan saya minta untuk Bulog terkait dengan rencana gerakan pangan murah yang akan diadakan serempak di 17 kabupaten/kota utamanya komoditas-komoditas yang ada di Bulog karena saat ini beras yang harganya paling rendah cuma beras SPHP sehingga saya minta Bulog kesiapannya dalam mendukung kegiatan GPM.
