Kendari, portal.id – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, menghadiri rapat kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat (9/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari peningkatan pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi masyarakat, pengembangan ketenagakerjaan, hingga perluasan perlindungan jaminan sosial di Sulawesi Tenggara.
Salah satu poin penting dalam rapat tersebut adalah rencana mengomunikasikan kepada pemerintah pusat agar Sultra mendapat prioritas penyediaan ambulans udara dan layanan dokter terbang pada 2027. Dukungan ini diharapkan dapat memperluas akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah dengan keterbatasan akses transportasi.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., menyampaikan rencana tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan akses layanan kesehatan di daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, S.E., bersama anggota Komisi IX DPR RI lainnya. Hadir pula perwakilan kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi IX, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BKKBN, BP2MI, BPOM, Badan Gizi Nasional, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, serta Penjabat Sekretaris Daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka mengatakan kunjungan kerja tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi terkini Sultra, arah kebijakan prioritas pembangunan, serta berbagai aspirasi masyarakat.
Menurutnya, karakteristik Sultra sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Dengan jumlah penduduk sekitar 2,83 juta jiwa yang tersebar di 17 kabupaten/kota berdasarkan data BPS 2025, Sultra menghadapi tantangan dalam pemerataan pelayanan publik, khususnya akses layanan kesehatan rujukan antarpulau, ketersediaan tenaga medis, fasilitas pelatihan kerja, dan kelancaran distribusi kebutuhan dasar.
* Perluasan Jaminan Sosial Jadi Perhatian
Di sektor ketenagakerjaan, data Februari 2026 mencatat sekitar 1,46 juta penduduk Sultra masuk dalam angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 3,25 persen, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja mencapai sekitar 1,41 juta orang.
Meski demikian, perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan yang perlu mendapat perhatian. Hingga September 2026, cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sultra tercatat sebesar 29,32 persen.
Sementara itu, dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sultra pada 2025 mencapai 74,25 dan masuk kategori tinggi. Sultra juga meraih UHC Award 2025 kategori Madya atas capaian cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Gubernur menegaskan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat, termasuk memperluas jangkauan pelayanan hingga wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
Di bidang ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan vokasi menjadi salah satu prioritas. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan industri unggulan di Sulawesi Tenggara.
Pemprov Sultra juga mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi tenaga non-ASN, pekerja informal, dan kelompok pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan sosial.
*NPerkuat Koordinasi Pusat dan Daerah
Rapat kunjungan kerja tersebut dilanjutkan dengan diskusi bersama OPD dan para pemangku kepentingan, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Diskusi ini menjadi forum untuk mengidentifikasi kendala dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, pelaksanaan program ketenagakerjaan, serta upaya memperluas perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah daerah berharap koordinasi dengan DPR RI, kementerian, dan lembaga terkait semakin kuat sehingga kebutuhan pembangunan Sulawesi Tenggara dapat memperoleh perhatian dalam perumusan kebijakan di tingkat pusat.
Rencana penyediaan ambulans udara dan layanan dokter terbang pada 2027 menjadi salah satu usulan yang diharapkan dapat mendukung pemerataan pelayanan kesehatan, sekaligus menjawab tantangan geografis Sultra sebagai provinsi kepulauan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus berlanjut untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pemenuhan gizi, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial masyarakat secara berkelanjutan.
