Buton Selatan, portal.id – Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan intervensi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di hampir seluruh wilayah Indonesia. Salahsatunya di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Silawesi Tenggara (Sultra).
Angka stunting di kabupaten yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton ini mengalami “surplus” atau naik turun. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angkanya paling tinggi di Sulawesi Tenggara hingga berada pada angka di atas 40 persen. Hasil SSGI tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 32,6 persen, namun hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 mengalami kènaikan lagi sebesar 4,5 persen menjadi 37,1 persen.
Tentu saja kenaikan tersebut membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan merasa “gerah” pasalnya selama tahun 2023 seluruh lintas sektor pemerintah di kabupaten yang berbatasan dengan Kota Baubau tersebut telah banyak melakukan terobosan untuk menurunkan angka stunting ini. Namun yang terjadi justru kembali naik, sehingga posisi Buton Selatan saat ini ada pada posisi kedua tertinggi di Sulawesi Tenggara. Berbeda sedikit saja dengan angka stunting Kabupaten Buton yang menempati posisi pertama yaitu 37,2 persen.
Menyikapi kondisi ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), menggelar kegiatan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (Advokasi KIE) dengan tajuk “Fasilitasi Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)”, dengan menggandeng beberapa lintas sektor terkait.
Pada tanggal 6 Juni 2024 kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Lapandewa Jaya Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, dengan menghadirkan 4 Nara Sumber yaitu: 1. Darmawan (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB DP3APPKB Prov. Sultra); 2. Mustakim (Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, Advokasi KIE dan Kehumasan/HALAKIEMAS) Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara; 3. La Asari (Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/DPPKB Kab. Buton Selatan; dan Hasriyadi (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala DP3APPKB Prov. Sultra, Abdul Rahim. Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Darmawan, beliau memberi penekanan kiranya penurunan angka stunting ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan harus berkolaborasi serta bersinergi antar sektor terkait.
Sementara itu, Darmawan sendiri selaku pemateri dari DP3APPKB Prov. Sultra juga menyayangkan dengan adanya kenaikan angka stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara yang salahsatunya dialami oleh Kabupaten Buton Selatan.
Pemateri lain dari Perwakilan BKKBN Prov. Sultra, Mustakim, disamping mengulas tentang pengasuhan 1000 HPK yang menjadi materi inti juga memunculkan materi terbaru yang baru didapatkannya dari kegiatan Training of Trainer (TOT) tentang penurunan angka stunting pada level kecamatan. Dalam materi terbaru tersebut Mustakim menguraikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan.
Adapun Kepala Dinas Kesehatan Buton Selatan, Hasriyadi, saat memberikan pemaparan dirinya merasa ada yang kurang pas dengan data hasil SKI 2023. Bahkan beliau mengungkap ketidakpuasannya melihat tim survei SKI saat mengambil data di lapangan karena adanya kelemahan-kelemahan dalam beberapa hal, misalnya dalam cara mengukur baduta yang kurang tepat. Karena ada baduta yang diukur oleh tim SKI panjang badannya 51 cm, setelah dirinya mengukur kembali baduta tersebut ternyata panjang badannya 53 cm. Kasus seperti ini kalau terjadi pada banyak baduta dalam pengukurannya tentu bisa menjadi pemicu utama naiknya angka stunting di Buton Selatan.
La Asari, Kadis PPKB Buton Selatan, yang mendapat giliran menyampaikan materi paling terakhir, disamping memperkuat materi tentang 1000 HPK, baliau juga memberi motivasi dan semangat kepada seluruh peserta yang hadir untuk bahu membahu turut serta menurunkan angka stunting di Kecamatan Lapandewa khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Peserta yang berjumlah sebanyak 60 orang yang terdiri dari berbagai komponen (al. PKK, Dharma Wanita, Tim Pendamping Keluarga, Calon Pengantin, Ibu hamil dan menyusui, Keluarga Risiko Stunting, aparat desa, dll) nampak makin bersemangat untuk turut serta menjadi bagian dalam upaya penurunan angka stunting ini.☆
