Kendari, portal.id – Dalam Upaya penanggulangan stunting di Sulawesi Tenggara, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Pertemuan koordinasi teknis penguatan KB pasca persalinan merupakan salah satu langkah menurunkan prevalensi angka stunting 2024 di Sultra sebesar 14 persen.
“KB Pasca Persalinan adalah penggunaan metode kontrasepsi sejak masa pasca kelahiran bayi (kala 3 persalinan atau pasca plasenta) hingga masa nifas (42 hari atau 6 minggu sesudah ibu melahirkan) KB Pasca Persalinan merupakan salah satu upaya pendukung dan sesuai dengan arah kebijakan BKKBN yaitu dengan meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB Paska Persalinan yang komprehensif akan menurunkan angka stunting, selain itu manfaat KB Paska Persalinan yaitu penyiapan kehamilan yang berkualitas dan penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi segera setelah Ibu melahirkan atau pada saat masa nifas”, kata Kepala Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Asmar, M.Si saat dalam sambutannya saat membuka Pertemuan Koordinasi Teknis Penguatan KB Pasca Persalinan di Hotel Plaza Inn, Kamis (8/8/2024).
“Sampai dengan bulan Agustus 2024 capaian KB Pasca Persalinan Provinsi Sultra berada pada angka 20.912 atau sekitar 59,4% dari target yang ditetapkan, dengan waktu yang tersisa beberapa bulan lagi kami berharap kepada OPD-KB Kabupaten dan Kota melalui Kepala Bidang KB untuk kita bersama-sama mengoptimalkan pelayanan KB pasca persalinan apalagi saat ini kita terbantu dengan adanya Tim Pendamping Keluarga untuk mensosialisasikan KB Paska Persalinan pada kegiatan kegiatan pendampingan baik pendampingan catin, ibu hamil dan paska persalinan, di tahun 2023 capaian pelayanan KB Paska Persalinan di Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan hasil positif dengan capaian tertinggi yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan,” ujar Asmar.
Sebelumnya, Ketua Tim Kerja Akses Kualitas Pelayanan KB dan Kespro BKKBN Sultra, dr. Fithriyani Abu Kasim, M.Kes dalam sambutannya menyampaikan, Pertemuan Koordinasi Teknis Penguatan KB Pasca Persalinan diikuti oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Administrator Pengelola Aplikasi Elsimil OPD KB kabupaten kota se Sulawesi Tenggara.
Dalam rangka menjarangkan kehamilan, mengatur jarak kelahiran, dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, maka penting untuk memastikan bahwa Tim Pendamping Keluarga bekerja untuk mensosialisasikan KB Pascapersalinan pada kegiatan kegiatan pendampingan baik pendampingan catin, ibu hamil dan paska persalinan.
“Paska Persalinan yang komprehensif akan menurunkan angka stunting. Selain daripada itu manfaat KB Pascapersalinan ialah penyiapan kehamilan yang berkualitas dan penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi segera setelah Ibu melahirkan atau pada saat masa nifas,” Kata Fithriyani.
“Dengan waktu yang tersisa beberapa bulan lagi kami berharap kepada OPD-KB Kabupaten dan Kota melalui Kepala Bidang KB untuk kita bersama-sama mengoptimalkan pelayanan KB pasca persalinan apalagi saat ini kita terbantu dengan adanya Tim Pendamping Keluarga untuk mensosialisasikan KB Paska Persalinan pada kegiatan kegiatan pendampingan baik pendampingan catin, ibu hamil dan paska persalinan,”pungkas Fithriyani.
Prof Dr. dr. Juminten Saimin, SpOG (K) Guru Besar Fakultas Kedokteran UHO Kendari juga sebagai sebagai Ketua POGI Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan narasumber pertama dengan judul materi “ Metode Kontrasepsi Dalam Pelayanan KB Pasca Persalinan” memaparkan beberapa isu penting antara lain Jumlah persalinan di Indonesia mencapai 5.5 juta pertahun, tetapi memiliki Angka Kematian Ibu yang relatif tinggi bahkan termasuk 3 negara terburuk di kawasan negara Asean. Pola Pelayanan KB yang tidak sesuai dengan karakter PUS menimbulkan potensi diskontinuitas (drop-out) yang tinggi dan meningkatkan risiko terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Profil Kepesertaan KB di Indonesia mengalami stagnasi dan bahkan cenderung terjadi penurunan (CPR, Unmet need, diskontinuitas, kepesertaan MKJP) diwaktu yang sama Prof Juminten juga memperagakan penggunaan alat bantu diagram lingkaran kriteria kelayakan medis dalam penggunaan kontrasepsi Roda Klop KB.
Sedangkan dr. Jemmy Ratna Dewi, M.Kes dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai narasumber berikutnya, dalam materinya memaparkan beberapa tantangan besar dalam pembangunan kesehatan keluarga antara lain kematian ibu di Indonesia 1-2 ibu meninggal setiap satu jam tertinggi ke 2 di ASEAN, kematian bayi baru lahir 8 bayi baru lahir meninggal setiap jam dan penanganan Stunting 1 dari 4 anak mengalami stunting, berdasarkan data SKI Tahun 2023 Prevalensi Stunting Provinsi Sulawesi Tenggara ialah 30% masih diatas nasional di angka 21,5%. Kabupaten Buton selatan memiliki prevalensi angka stunting tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada angka 37,1% sedangkan Kabupaten Kolaka cukup rendah di angka 23,8%
Penulis : Bahtiar, S.Pd (Advokasi, KIE dan Humas BKKBN Sultra)
