Kendari, portal.id -Ketua DPRD Kota Kendari Laode Muhammad Inarto menghadiri Rapat Koordinasi Program Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara (Sultra) di ruang pola Kantor gubernur Sulawesi Tenggara. Rabu, (28/05/2025).
Rakor ini dipimpin langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Pada kesempatan itu, Menteri Nusron juga menyerahkan sebanyak 455 sertifikat, yang meliputi sertifikat aset pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta tanah wakaf untuk rumah ibadah.
Dalam arahannya, Menteri Nusron menegaskan empat hal penting yang menjadi fokus kementerian, yaitu: Peningkatan layanan pertanahan dan kebijakan publik, Percepatan Reforma Agraria, Pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, dan Penataan ruang melalui penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).
“Kami mendorong pemutakhiran sertifikat lama keluaran tahun 1960–1997 karena rawan tumpang tindih. Saat itu belum ada peta kadastral, dan ini bisa berdampak besar pada legalitas aset dan investasi ke depan,” jelas Menteri Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyampaikan harapannya agar Kementerian ATR/BPN membantu menyelesaikan persoalan agraria di wilayahnya, termasuk tapal batas Pulau Kawi-kawia.
Rakor ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis.
Sekretaris Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Rahmat, beserta jajaran; Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka beserta para Wali Kota dan Bupati se-Sulawesi Tenggara
