Kendari, portal.id – Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk dan KB) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) intens melakukan kegiatan Pendataan Keluarga tahun 2025. Hal itu dilakukan untuk menakan angka stunting di daerah itu.
Kepala Disdalduk dan KB Kota Kendari Jahudding mengatakan, pendataan kelurga dimulai pada Kamis (17/7/2025), di Kampung KB Berkualitas, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia.
“Pendataan tersebut bukan sekadar rutinitas, melainkan menjadi bagian penting dalam membangun basis data yang akurat untuk berbagai program pembangunan, termasuk intervensi terhadap keluarga yang berisiko melahirkan anak stunting,”ujarnya.
Jahudding, menjelaskan data yang dikumpulkan akan diintegrasikan ke dalam sistem database nasional. Lewat proses itu, pemerintah daerah dapat mengenali lebih dalam kondisi keluarga, termasuk mereka yang masuk dalam kategori Keluarga Risiko Stunting (KRS).
“Melalui pendataan ini, kita bisa melihat siapa saja yang berisiko stunting, bagaimana kondisi wilayahnya, hingga potensi lokal yang bisa dioptimalkan untuk mendukung penanganan,”katanya.
Dia menjelaskan, data yang dikumpulkan oleh para penyuluh keluarga berencana yang tersebar di 65 kelurahan dan 11 kecamatan itu akan menjadi landasan penyaluran program pemberian makanan bergizi gratis dari pemerintah.
“Program tersebut menyasar kelompok prioritas yang disebut 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah dua tahun (baduta),”jelasnya.
Ketiga kelompok itu, lanjutnya, dinilai paling rentan terhadap dampak kekurangan gizi yang bisa menyebabkan stunting pada anak.
“Selama ini sudah ada bantuan gizi, baik dari sektor pendidikan maupun non pendidikan, yang menyasar langsung pada 3B,”katanya.
Selain pemberian makanan, edukasi kepada keluarga risiko juga menjadi bagian tak terpisahkan dari intervensi stunting. Jahudding menegaskan, pendekatan holistik diperlukan agar upaya pencegahan tidak hanya bersifat jangka pendek.
Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting di Kendari masih tergolong tinggi, yaitu 21 persen. Sedangkan menurut Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) yang dihimpun Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kendari, angka tersebut jauh lebih rendah, yakni 2,1 persen.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan pentingnya validasi data berbasis lapangan agar intervensi dapat lebih terarah dan tepat sasaran.
Hingga pertengahan Juli 2025, program pemberian makanan bergizi gratis telah menjangkau 318 penerima di Kecamatan Kadia dan 40 penerima di Kecamatan Mandonga. Mereka semua merupakan bagian dari kelompok 3B yang masuk kategori rawan gizi.
“Dengan adanya pendataan keluarga secara serentak, kami berharap dapat menghasilkan data akurat yang mencerminkan kondisi riil di masyarakat. Hal itu menjadi dasar penting untuk memperkuat kebijakan dan program penurunan angka stunting di masa mendatang,”ujarnya.
Dikesempatan itu, dia mengatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen dalam upaya menekan dan memutus rantai stunting lewat program Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting (Genting).
Tujuan Genting untuk membantu keluarga berisiko stunting melalui gotong royong masyarakat, memberikan dukungan kepada keluarga kurang mampu dan mewujudkan generasi yang sehat dan tidak stunting. Sasaran genting adalah ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita.
“Pemkot Kendari berkomitmen dalam menyukseskan Genting, mari kita dukung dan berkontribusi pada gerakan ini guna mewujudkan anak-anak yang sehat, cerdas, dan menjadi harapan bangsa,”tegasnya.
Saat ini terdapat 1.018 keluarga yang teridentifikasi memiliki risiko tinggi stunting. Identifikasi dilakukan berdasarkan enam indikator utama, termasuk akses terhadap air bersih, sanitasi layak, dan kondisi kehamilan berisiko seperti “4 terlalu” (terlalu muda/tua, terlalu sering, dan terlalu banyak anak).
“Setiap keluarga ini tidak hanya didampingi, tapi dijangkau secara holistik oleh berbagai sektor, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Perjuangan ini belum selesai. Target kita adalah menekan angka stunting hingga 14 persen secara nasional. Tanpa sinergi semua pihak, angka hanyalah angka. Tetapi jika kita bergerak bersama, itu akan jadi perubahan nyata,”pungkasnya.
