Kendari, portal.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPID se-Sultra Tahun 2025 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (25/11/2025).
Kegiatan bertema Optimalisasi Sinergi TPID Provinsi–Kabupaten/Kota dan Penguatan Ketahanan Pangan serta Kestabilan Harga Menjelang Nataru 2025 ini turut dihadiri Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, bersama para kepala daerah se-Sultra.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M, saat membuka Rakorda memaparkan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menghadapi lonjakan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Gubernur mengungkapkan, pada Oktober 2025 Sultra mencatat deflasi 0,58 persen akibat penurunan harga beras dan sejumlah komoditas perikanan. Namun secara tahunan, inflasi Sultra masih 3,26 persen, lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 2,86 persen. Risiko inflasi jangka pendek diperkirakan meningkat memasuki periode Nataru.
“Kondisi ini perlu diwaspadai karena memicu kenaikan harga beras, emas perhiasan, serta komoditas perikanan,” tegasnya.
Sejumlah komoditas lain yang diprediksi naik akibat curah hujan tinggi, antara lain daging ayam, telur, daging sapi, cabai, tomat, dan bawang merah. Untuk mengatasinya, Pemprov Sultra menekankan pentingnya sinkronisasi dan akurasi data antar daerah.
“Mengatasi inflasi harus dimulai dari data. Jika datanya tidak akurat, kebijakan tidak akan tepat sasaran,” ujar Gubernur.
Langkah pengendalian yang disiapkan meliputi:
• Pasar murah di kabupaten/kota, dengan dukungan subsidi beras dari Pemprov;
• Penguatan ketahanan pangan, termasuk perluasan areal tanam, penggunaan bibit unggul, mekanisasi pertanian, dan contract-farming;
• Pengembangan budidaya laut untuk menekan ketergantungan pada perikanan tangkap dan mendorong hilirisasi produk perikanan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengapresiasi Pemerintah Kota Kendari yang dinilai aktif dan konsisten melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga stabilitas harga di wilayah Ibukota provinsi.
