Kendari, portal.id – Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2026, yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sultra, Kamis (29/1/2026).
Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sultra Andi Sumanggeruka, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra Dr. Dwi Agus Arfianto, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto, Kapolda Sultra Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, Ketua DPRD Provinsi Sultra, unsur Forkopimda Provinsi Sultra, serta para Bupati dan Wali Kota se-Sultra.
Dikesempatan itu, Wali Kota Kendari didampingi Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kehadiran tersebut mencerminkan keseriusan Pemkot Kendari dalam mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi di daerah.
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Pencegahan korupsi merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda reformasi birokrasi yang terus diperkuat di lingkungan Pemkot Kendari,”ujarnya.
Menurutnya, pemerintahan yang bersih menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membangun kepercayaan masyarakat.
“Upaya pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh unsur pemerintahan. Pemerintah daerah harus berada di garis terdepan dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel,”katanya.
Ia menambahkan, Rakor tersebut menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
