Kendari, portal.id – Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan memimpin Apel Gabungan Hari Kesadaran Nasional yang rutin dilaksanakan setiap bulannya di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari, Rabu (18/02/2026).
Apel tersebut diikuti jajaran ASN lingkup Pemerintah Kota Kendari sebagai momentum penguatan disiplin dan konsolidasi kinerja pemerintahan.
Dalam arahannya, Sekda menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada ASN yang mulai berpuasa hari itu maupun keesokan harinya.
Ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap keputusan pemerintah melalui sidang isbat, serta mengingatkan bahwa ASN wajib mengikuti ulil amri sebagai bagian dari tanggung jawab dan etika birokrasi.
Sekda juga menekankan bahwa selama bulan Ramadan, jam kerja dan aktivitas pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, setelah Ramadan, pemerintah daerah akan menghadapi tiga agenda besar, yakni agenda daerah, nasional, dan internasional. Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menjaga wilayah tugas masing-masing dan memastikan program prioritas tetap terlaksana secara optimal.
Perhatian khusus diberikan pada penanganan stunting yang disebut masih menjadi pekerjaan bersama lintas OPD. Sekda mengungkapkan, hasil evaluasi menunjukkan adanya kenaikan angka stunting pada November–Desember 2025.
Ia menegaskan arahan Wali Kota Kendari untuk memperkuat langkah percepatan penurunan stunting melalui intervensi terintegrasi.
“Para lurah harus aktif melakukan intervensi sejak pra-nikah, masa kehamilan, hingga kelahiran. Pastikan ibu hamil memeriksakan kesehatan di posyandu. OPD teknis perlu menyiapkan langkah strategis dan terukur,” tegasnya.
Upaya tersebut, lanjut Sekda, membutuhkan sinergi kuat antara perangkat wilayah dan OPD terkait.
Selain itu, Sekda mengapresiasi respons cepat petugas Dinas Pemadam dan Kebakaran melalui layanan darurat 112 dalam aksi penyelamatan masyarakat.
Di akhir arahannya, ia mengingatkan seluruh OPD agar memperkuat tata kelola keuangan daerah. Ia meminta perangkat daerah berkoordinasi lebih awal dengan Inspektorat sebelum pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap terjaga.
