Kendari, portal.id – Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, saat menerima kunjungan Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2026–2031, drg. Murti Utami Andyanto, MPH, bersama jajaran BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi dan BPJS Kesehatan Cabang Kendari di ruang kerja Wali Kota, Rabu (5/8/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan, Inspektur Kota Kendari, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Direktur RSUD Kota Kendari, Sekretaris Bappeda, serta Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kota Kendari.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Siska memaparkan berbagai langkah strategis yang tengah dilakukan Pemerintah Kota Kendari untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Salah satu fokus utama adalah pembenahan layanan di RSUD Kota Kendari agar mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, sektor kesehatan menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kendari.
“Kesehatan menjadi salah satu prioritas kami. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Karena itu kami terus melakukan pembenahan, baik dari sisi pelayanan rumah sakit maupun jaminan kesehatan masyarakat,” ujar Siska.
Wali Kota mengungkapkan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Kendari saat ini telah mencapai sekitar 99 persen. Namun, Pemerintah Kota masih berupaya meningkatkan tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan yang saat ini berada di kisaran 81 persen.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Kendari menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Skema ini diharapkan mampu membantu pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga status kepesertaan mereka tetap aktif.
Selain itu, pemerintah juga terus memperluas akses layanan kesehatan melalui optimalisasi pelayanan di RSUD Kota Kendari, termasuk memaksimalkan pelayanan Antero Hamra yang kini telah melayani peserta BPJS Kesehatan bersama 15 puskesmas di Kota Kendari.
Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, drg. Murti Utami Andyanto, MPH, memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurutnya, berbagai langkah yang dilakukan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai dari mempertahankan cakupan UHC hingga meningkatkan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan.
“Kami senang melihat komitmen Ibu Wali Kota dalam memaksimalkan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Sinergi seperti ini menjadi modal penting agar pelayanan kesehatan terus meningkat,” ungkap Murti.
Dalam diskusi tersebut juga dibahas tantangan pembiayaan Program JKN di daerah. Untuk mempertahankan cakupan UHC sekitar 99 persen, Kota Kendari membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp20 miliar setiap tahun guna membiayai peserta yang menjadi tanggungan pemerintah daerah.
BPJS Kesehatan juga memahami kondisi fiskal pemerintah daerah yang saat ini dipengaruhi kebijakan penyesuaian anggaran, termasuk dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Meski demikian, kedua belah pihak sepakat terus memperkuat koordinasi agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat kolaborasi antara Pemerintah Kota Kendari dan BPJS Kesehatan untuk menjaga keberlanjutan Program JKN. Dengan sinergi yang semakin kuat, diharapkan seluruh masyarakat Kota Kendari dapat menikmati layanan kesehatan yang semakin mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.
