Kendari, portal.id – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyoroti masih rendahnya capaian keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Salah satu tantangan utama yang dihadapi daerah ini adalah keberadaan 212 titik blankspot yang menghambat akses masyarakat terhadap informasi publik.
Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Deputi V Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara di Kantor Diskominfo Sultra, Rabu (5/8/2026).
Rombongan dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko Polkam, Agung Pratistho, dan diterima langsung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Syahrir, beserta jajaran.
Kunjungan tersebut bertujuan mengidentifikasi kondisi aktual penyelenggaraan komunikasi pembangunan dan pelayanan informasi publik di Sultra, sekaligus memetakan berbagai tantangan dalam peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dan Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP).
Dari hasil evaluasi tahun 2025, capaian keterbukaan informasi publik Sultra masih berada di bawah rata-rata nasional. Selain itu, hasil pengukuran KPIP menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta optimalisasi kanal komunikasi pemerintah agar informasi publik dapat diakses masyarakat secara lebih cepat dan efektif.
Dalam pertemuan tersebut, Agung Pratistho menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Keterbukaan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan membangun kepercayaan publik. Karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan PPID, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi pemerintah pusat dan daerah agar layanan informasi publik semakin efektif dan responsif,” ujarnya.
Sementara itu, Diskominfo Sultra mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan informasi publik. Selain belum meratanya kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya kanal komunikasi digital, masih terdapat 212 titik blankspot yang berdampak langsung pada keterbatasan akses informasi masyarakat.
Kepala Diskominfo Sultra, Andi Syahrir, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memperkuat tata kelola informasi publik melalui peningkatan kapasitas PPID, optimalisasi sistem informasi, serta koordinasi dengan seluruh perangkat daerah.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat tata kelola informasi publik melalui peningkatan kapasitas PPID, optimalisasi sistem informasi, serta koordinasi dengan perangkat daerah. Namun, dukungan bersama masih diperlukan agar setiap perangkat daerah memiliki sumber daya dan mekanisme yang jelas dalam pengelolaan informasi publik,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengoptimalkan peran PPID Utama dan PPID Pelaksana, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mengembangkan website dan media sosial pemerintah daerah, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik secara berkala.
Melalui kunjungan kerja ini, Kemenko Polkam berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PPID, badan publik, media, dan masyarakat semakin kuat guna mewujudkan tata kelola komunikasi publik yang transparan, adaptif, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
