Kendari, portal.id – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) dari Fraksi Partai Gerindra, Hj. Hasmawati, menyoroti masih terbatasnya fasilitas medis di RSUD Bahteramas yang dinilai menjadi penyebab tingginya angka rujukan pasien ke luar daerah, seperti Makassar hingga Jakarta.
Sorotan tersebut disampaikan Hasmawati saat menghadiri rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, persoalan keterbatasan alat kesehatan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Hasmawati mengaku menyampaikan hal itu berdasarkan pengalaman pribadi keluarganya yang sekitar dua bulan lalu menjalani perawatan akibat penyakit usus di RSUD Bahteramas. Saat itu, pasien akhirnya harus dirujuk ke Makassar karena rumah sakit belum memiliki fasilitas medis yang memadai.
Ia menyayangkan kondisi tersebut, mengingat Pemerintah Provinsi Sultra telah mengalokasikan anggaran besar untuk membiayai pendidikan dokter spesialis hingga subspesialis. Salah satunya adalah dokter spesialis gastroenterologi, dr. Cahaya, yang kini bertugas di RSUD Bahteramas.
“Daerah sudah mengeluarkan anggaran besar untuk menyekolahkan dokter subspesialis. Namun sangat disayangkan, keahlian para dokter spesialis kita justru terhalang karena ketersediaan alat medis yang tidak mendukung,” ujar Hasmawati.
Dalam pembahasan tersebut, Hasmawati secara khusus mendorong pengadaan alat endoskopi yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari tenaga medis, anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan alat tersebut berkisar Rp3 miliar hingga Rp4 miliar.
Ia menilai investasi tersebut sangat layak karena selain meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, alat endoskopi juga berpotensi menambah pendapatan rumah sakit hingga sekitar Rp100 juta setiap bulan.
“Jika alat endoskopi itu tersedia, estimasi pendapatan rumah sakit dari layanan tersebut bisa mencapai sekitar Rp100 juta per bulan. Mengapa anggaran pengadaannya tidak kita alokasikan saja?” tegasnya.
Lebih lanjut, Hasmawati menekankan bahwa keterbatasan alat kesehatan tidak hanya berdampak pada pelayanan medis, tetapi juga membebani masyarakat secara ekonomi. Pasien beserta keluarga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk tiket pesawat, akomodasi, hingga kebutuhan hidup selama menjalani pengobatan di luar daerah.
Karena itu, ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama manajemen RSUD Bahteramas menjadikan pengadaan alat endoskopi sebagai salah satu prioritas dalam penganggaran.
“Kasihan masyarakat kita yang harus terbang ke Jakarta atau Makassar hanya karena alatnya tidak ada di sini. Jika alat itu tersedia di RSUD Bahteramas, rujukan luar daerah bisa ditekan dan pelayanan medis di Sulawesi Tenggara bisa jauh lebih optimal,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Bahteramas, dr. H. Sukirman, MARS, M.Kes., Sp.PA, mengapresiasi perhatian dan dukungan Wakil Ketua DPRD Sultra terhadap peningkatan fasilitas kesehatan di rumah sakit tersebut.
Ia mengungkapkan, masih terdapat anggaran sekitar Rp11 miliar yang sebelumnya di-hold pada APBD Induk Tahun Anggaran 2026. Jika anggaran tersebut dapat dialokasikan kembali melalui APBD Perubahan, pihaknya siap menggunakannya untuk pengadaan alat kesehatan baru sekaligus mengganti peralatan medis yang sudah usang.
“Anggaran masih ada. Jika kami diberikan kewenangan menggunakannya, maka kami bisa mengadakan alat medis baru sekaligus mengganti peralatan yang sudah usang,” kata Sukirman.
Rapat pembahasan KUA-PPAS kemudian diskors hingga keesokan harinya. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sultra H. Herry Asiku, didampingi Wakil Ketua Hj. Hasmawati dan Sekretaris DPRD La Ode Butolo, serta dihadiri anggota Badan Anggaran, Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Bappenda, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
