Kendari, portal.id – Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat menggelar Seminar Nasional di Sulawesi Tenggara, dengan menghadirkan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka yang menegaskan pentingnya prinsip kebenaran dan kebaikan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Seminar Nasional dan Pembukaan Sekolah Agraria Regional Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali (SeNusaBa) di Aula Garuda Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (8/10/2026).
Seminar mengangkat tema Membaca Ulang Pembangunan, Membela Ruang Hidup: Keadilan Agraria di Tengah Ekspansi Investasi dan Proyek Strategis Nasional.
Seminar Nasional tersebut digelar Muhammadiyah melalui LHKP Pimpinan Pusat. Sekolah Agraria merupakan program Muhammadiyah melalui LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menjadi ruang pendidikan, pelatihan, dan kaderisasi di bidang agraria.
Program tersebut tidak berbentuk lembaga pendidikan formal atau pembangunan sekolah secara fisik, melainkan dilaksanakan melalui pembelajaran, diskusi, pelatihan, dan penguatan kapasitas peserta dalam memahami berbagai persoalan agraria.
Sekolah Agraria Regional SeNusaBa mencakup wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara dan Bali, dengan pelaksanaan kegiatan dipusatkan di Sulawesi Tenggara. Peserta dari berbagai daerah mengikuti rangkaian pembelajaran dan konsolidasi untuk memperkuat pemahaman terhadap persoalan agraria, termasuk kebijakan pertanahan, konflik agraria, ketimpangan penguasaan lahan, serta perlindungan lingkungan hidup.
Dalam arahannya, Gubernur mengatakan pembangunan tidak seharusnya dilakukan secara top down, melainkan perlu memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Tidak ada pembangunan itu top down (dari atas ke bawah). Kita ingin bottom up (dari bawah ke atas), Sehingga apa yang kita bangun itu berdasarkan kejujuran, bukan karena keinginan,” ujarnya
Gubernur mengatakan visi Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius menjadi dasar dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurutnya, setiap kebijakan harus dilandasi integritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya hanya memegang dua prinsip dalam memimpin, yaitu kebenaran dan kebaikan,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan komitmennya untuk mengabdikan diri bagi masyarakat Sultra. Ia mengatakan sebagian hak yang diterimanya sebagai kepala daerah akan diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, termasuk membantu mahasiswa melalui beasiswa.
“Sudah bertekad ingin mengabdi kepada masyarakat Sultra. Salah satunya, uang operasional dan gaji saya, saya hibahkan untuk pendidikan demi adik-adik mahasiswa untuk beasiswa,” katanya.
Dalam mendukung tata kelola pemerintahan, Gubernur menyebut dirinya didampingi tim yang dipilih dari kalangan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Tim tersebut diharapkan dapat memberikan pendampingan berdasarkan kapasitas dan keilmuan dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas menekankan pentingnya nilai kebangsaan, demokrasi, hukum, dan kemanusiaan dalam tata kelola pemerintahan. Ia juga mendorong sinergi pemerintah, Muhammadiyah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial, termasuk dalam persoalan agraria.
Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara Junaiddin Pagala mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membangun gagasan dan kerja sama dalam menjawab persoalan agraria.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, Muhammadiyah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan diperlukan agar kegiatan tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sekolah Agraria diarahkan sebagai ruang pendidikan dan kaderisasi untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami sejarah dan struktur persoalan agraria Indonesia, perspektif Islam dan Muhammadiyah mengenai agraria, regulasi serta kebijakan agraria, konflik agraria dan mekanisme penyelesaiannya.
